8 Orang Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polda Metro Ungkap Dua Kluster Pelaku

Sulawesitoday - Setelah berbulan-bulan menjadi sorotan publik, penyelidikan dugaan penyebaran isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo akhirnya mencapai titik baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus yang mencoreng ruang digital itu.

Langkah ini, menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, diambil setelah penyidik mengantongi cukup bukti. “Kami telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi yang dilaporkan langsung oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” ungkap Asep dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).

Kasus ini bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh di antara riuhnya dunia maya, di mana narasi yang menggugat keaslian ijazah Jokowi sempat menjadi perbincangan panas. Kini, polisi memastikan: dokumen yang dimiliki Universitas Gadjah Mada adalah sah dan asli. Sebanyak 723 barang bukti sudah disita, termasuk dokumen resmi dari kampus almamater presiden.

• Dua Kluster Tersangka

Penyidik membagi para pelaku dalam dua kelompok. “Ada lima orang di kluster pertama: ES, KTR, MRF, RE, dan THL. Sementara kluster kedua terdiri dari tiga orang, yakni RS, RHS, dan TT,” kata Asep.

Meski belum dijabarkan secara rinci peran mereka, polisi memastikan semua memiliki keterkaitan dalam penyebaran konten yang dinilai merusak reputasi pribadi dan lembaga negara.

• Penyidikan Besar-Besaran

Tidak main-main, penyidik memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang—mulai dari Dewan Pers, ahli ITE, hingga pakar bahasa. Semua dilibatkan untuk menegaskan bahwa proses hukum ini bukan sekadar simbolik, tapi upaya menjaga integritas informasi di ruang publik.

Asep menegaskan, penyidikan dilakukan secara profesional dan tanpa intervensi. “Kami tegaskan penanganan perkara ini murni penegakan hukum. Semua tahapan berjalan transparan, proporsional, dan akuntabel,” ucapnya tegas.

Bagi sebagian pihak, langkah ini jadi sinyal bahwa ruang digital bukan lagi tempat aman untuk menyebar fitnah. Namun, bagi sebagian lainnya, ini pengingat tentang batas kebebasan berekspresi di dunia maya. Sebuah dilema di antara hak menyampaikan pendapat dan tanggung jawab moral dalam menyebarkan informasi.

Proses hukum kini berlanjut. Polda Metro Jaya tengah menyiapkan pemberkasan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam waktu dekat, publik mungkin akan melihat bagaimana kisah ini berakhir—antara keadilan yang ditegakkan atau pelajaran besar bagi dunia maya yang semakin liar.

Baca Juga: Drama Ijazah Jokowi Bikin Luhut Geram, Sakit Jiwa Semua