[wpseo_breadcrumb]
Aroma Korupsi Hantui Proyek Budidaya Ikan di Parigi Moutong? Dana DAK Rp800 Juta Diduga Mengalir ke Saku Pribadi
Penelusuran Mendalam terhadap Pengelolaan Dana Bantuan
Aroma Korupsi Proyek Budidaya Ikan di Parigi Moutong - Pada tahun 2023. Proyek pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan laut (Karapu, Bawal Bintang, Kakap, dan Lobster). Paket Ikan Kakap Putih senilai Rp800 juta di Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong. Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan dana.
Temuan ini berdasarkan penelusuran Sulawesitoday.com yang mengungkapkan pengelolaan bantuan Kelompok Bintang Fajar di Desa Pelawa dilakukan secara perseorangan.
Kesaksian Anggota Kelompok Bintang Fajar
Anwar, anggota Kelompok Bintang Fajar, mengungkapkan ia hanya terlibat dalam penandatanganan proposal dan saat penerimaan bibit ikan.
"Selebihnya, pak ketua yang lebih paham dan mengelola. Setelah bantuan diserahterimakan, saya tidak dilibatkan lagi," kata Anwar.
Ia juga menambahkan keterlibatannya hanya untuk memenuhi syarat formalitas kelompok.
Anwar menyebutkan, ketua kelompok bernama Made Wenten, yang melibatkan hanya dua warga asli Pelawa dalam kelompok tersebut.
"Kalau tidak keliru, waktu itu yang dilibatkan hanya saya dan pak Madi," jelasnya.
Distribusi Bantuan dan Pengelolaan Dana
-
Menurut Anwar, bantuan dari Dinas Kelautan pada tahun 2023 termasuk bibit ikan kakap putih, pakan ikan, lirang, dan peralatan lainnya.
"Bibit ikan ada sekitar 7500 ekor, pakan 60 sak, ditambah lirang dan 10 petak karamba serta perlengkapan lainnya," ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Usaha Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong mengklarifikasi kelompok dibentuk berdasarkan rembuk warga dan persetujuan kepala desa.
"Kelompok dibentuk karena adanya program bantuan yang mensyaratkan harus berbentuk kelompok," jelasnya pada tanggal 20 Juli 2023.
Empat desa yang mendapatkan program ini adalah Ambesia Selatan, Tibu, Pelawa, dan Boyantongo.
Ia menambahkan, penyusunan proposal kelompok selalu didampingi oleh petugas penyuluh lapangan.
"Jumlah anggota kelompok bervariasi, ada yang sepuluh orang, ada juga yang tujuh orang," terangnya.
Potensi Penyimpangan dan Pengawasan
Indikasi adanya penyalahgunaan dana dalam proyek ini memerlukan investigasi lebih lanjut. Untuk memastikan dana bantuan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan menjadi perhatian utama masyarakat.
