Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Instansi Terkait Tingkatkan Sinergi Pengawasan Orang Asing di Morowali

Sulawesitoday - Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulteng intensif meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di Morowali.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban daerah menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.

Pengawasan Intensif di Kabupaten Morowali

Pada 26 Agustus 2024, Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, di bawah pimpinan Analis Keimigrasian Madya, I Nyoman Nariana, melakukan serangkaian koordinasi dengan berbagai instansi terkait di Kabupaten Morowali.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing, termasuk jurnalis asing, organisasi non-pemerintah (NGO/LSM) asing, serta orang asing yang memegang KTP Indonesia.

Koordinasi pertama dilakukan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Morowali, yang dihadiri oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Abdul Halim, dan Kepala Bidang Transmigrasi, Galib.

Baca Juga: Tingkatkan Kewaspadaan, Kemenkumham dan Imigrasi Gelar Rakor Perkuat Pengawasan Orang Asing di Toli-Toli

Dalam pertemuan tersebut, pihak Disnakertrans menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam operasi pengawasan, mengingat tingginya aktivitas orang asing di daerah tersebut.

Sinergi Antarinstansi untuk Pengawasan Maksimal

Selanjutnya, tim dari Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah juga mengadakan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Morowali. Sekretaris Bakesbangpol, Moh. Faisal Syahadat, bersama dengan Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, Yuliarti, menerima kunjungan tim ini.

Mereka sepakat untuk meningkatkan sinergi dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Orang asing, terutama yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara dan keamanan daerah, terutama menjelang peristiwa politik penting seperti Pilkada.

“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan instansi terkait agar tidak ada celah bagi aktivitas ilegal yang dapat mengancam stabilitas wilayah,” ujarnya.

Baca Juga: Tingkatkan Pengawasan Orang Asing, Kemenkumham Sulteng dan Gorontalo Gelar Rakor Timpora di Buol