Sulawesitoday - Provinsi Sulawesi Barat kembali mencuri perhatian—namun bukan karena pantainya, melainkan angka inflasi yang merangkak hingga 3,36 persen year‑on‑year pada April 2025.
Pencapaian ini mendudukkan Sulbar di posisi keempat inflasi tertinggi nasional, seakan dapur warga sedang diguncang arus harga yang tak terbendung.
Jika dilihat dari bulan ke bulan, inflasi April ‘hanya’ 1,51 persen, lebih adem ketimbang lonjakan 2,25 persen di Maret.
Namun jangan tertipu: istilah “adem” di sini hanya berfungsi sebagai selimut tipis bagi tekanan harga pokok yang nyatanya masih menari‑nari di kepala konsumen.
Sebulan sebelumnya, inflasi tahunan Sulbar tercatat 1,55 persen. Selisih tipis itu berubah jadi jurang saat April tiba—seolah bahan pangan dan rokok berebut naik panggung, menggelar pertunjukan harga tanpa tiket batas atas.
Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi melonjak hingga 7,55 persen, unggul jauh dari rerata nasional yang masih tertahan.
Di balik angka, Kepala BPS Sulbar memberi teguran halus sekaligus sinyal waspada:
"Kenaikan harga daging, sayuran, hingga rokok menyumbang tekanan terbesar. Kami mendorong pemerintah daerah agar memantau pasokan hingga ke tingkat kecamatan,” ujarnya.
Ucapan itu boleh jadi terdengar biasa, tapi implikasinya tak ringan. Sempat berbincang dengan seorang ibu pedagang sayur di pasar Mamuju; ia mengeluh arus distribusi yang sering mandek di tengah jalan dan beban biaya angkut yang semakin tinggi.
Apakah operasi pasar murah dan subsidi pangan bakal menjadi penyelamat, atau sekadar janji di atas kertas?
BPS merekomendasikan operasi pasar terjadwal serta pemantauan harga oleh tim lintas instansi. Namun, saat warga menunggu wujud riil kebijakan, keluarga berpendapatan rendah tetap berjibaku di pasar—merenungi setiap rupiah yang mereka keluarkan.
Baca Juga: Hujan, Limbah, dan Diamnya DLHK Majene: Warga Banggae Timur Mengeluh Tak Didengar
Kini, pertanyaan penting muncul: cukupkah langkah antisipatif itu menjadi tameng daya beli? Atau inflasi Sulbar masih akan “bergoyang” menuntut tindakan lebih tegas?
Yang jelas, mata kita kini terfokus pada bagaimana kolaborasi antara pemerintah, BPS, dan pelaku pasar akan menahan gelombang harga pokok yang kian liar.