Ini berbeda dengan krisis 1998. Waktu itu, banyak korporasi dan pemerintah memiliki utang dalam dolar AS. Ketika rupiah ambruk, beban utang meledak. Kini, pemerintah belajar dari sejarah. Mayoritas utang didenominasi dalam rupiah. Strategi *hedging* yang cerdas, kata para analis.
Tapi ada sisi lain. Utang dalam rupiah berarti pemerintah harus terus menjaga daya tarik SBN di mata investor domestik. Jika investor hilang kepercayaan, siapa yang akan beli? Suku bunga harus kompetitif. Itu artinya, biaya utang tetap tinggi.
-
Benarkah Nominal Bukan Ukuran Bahaya Utang?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun langsung menenangkan publik. Dalam sesi daring Jumat 10 Oktober 2025, ia menegaskan: Rp9.138 triliun bukan angka menakutkan.
"Kalau acuan utang bahaya besar atau enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja," kata Purbaya. "Tapi diperbandingkan dengan ekonominya."
Ia menambahkan, "Ini kan Rp9.000 triliun itu sekarang masih di bawah 39 persen dari PDB, kan? Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman."
Purbaya lalu membandingkan dengan raksasa ekonomi dunia. Jerman punya rasio utang di atas 100 persen. Amerika Serikat juga di atas 100 persen. Jepang? Lebih dari 250 persen. Mereka masih berfungsi. Ekonomi mereka masih berjalan.
Tapi ada yang sering dilupakan. Jerman, AS, dan Jepang punya instrumen moneter lebih kuat. Mereka mencetak mata uang cadangan dunia. Indonesia? Tidak.
Purbaya berjanji akan memangkas belanja tidak perlu. "Ke depan kita akan coba kontrol belanja pemerintah supaya lebih baik," katanya. "Sehingga yang enggak perlu-perlu saya bisa mulai potong."
Janji yang sama sudah sering terdengar. Pertanyaannya: apakah kali ini berbeda?
-
Utang sebagai "Pajak Masa Depan"—Metafora atau Kenyataan?
Kembali ke frasa Suminto: *future tax*. Pajak masa depan. Ini bukan sekadar metafora. Ini realitas fiskal.
Setiap rupiah utang yang ditarik hari ini harus dibayar nanti. Dengan bunga. Siapa yang bayar? Wajib pajak masa depan. Generasi yang belum lahir, atau yang sekarang masih sekolah. Mereka akan menanggung beban ini lewat pajak yang lebih tinggi, atau layanan publik yang lebih rendah.
Dilema klasik pengelolaan fiskal. Investasi infrastruktur butuh dana besar. Utang jadi solusi cepat. Tapi jika tidak dikelola bijak, utang jadi beban. Bukan aset.
Suminto dan Purbaya bilang: kami hati-hati. Kami terukur. Tapi publik punya hak untuk skeptis. Sejarah mencatat, banyak negara jatuh karena utang. Argentina, Yunani, Venezuela—daftarnya panjang.
Indonesia belajar dari 1998. Tapi apakah pelajaran itu cukup? Atau kita terlalu percaya diri dengan rasio 39,86 persen?
Baca Juga: DPR Desak Audit Total Sistem Keamanan Lapas Nasional Pasca Skandal Narkoba Ammar Zoni