"Dana daerah harus digunakan secara bijak dan tepat waktu untuk menjaga kepercayaan publik," kata Purbaya mengingatkan. Kepercayaan publik memang taruhannya. Rakyat membayar pajak. Mereka berharap uangnya bekerja. Bukan tidur di rekening.
Lambatnya realisasi APBD juga berdampak nasional. Pertumbuhan ekonomi terhambat. Target pemerintah pusat terancam meleset. Semua terhubung dalam satu ekosistem. Ketika daerah lambat, nasional ikut terganggu.
Purbaya bahkan menyinggung soal kredibilitas. "Kepercayaan publik adalah modal utama," ulangnya. Kalimat itu seperti peringatan. Juga sebuah ancaman halus. Kepala daerah yang lalai bisa kehilangan legitimasi.
-
Langkah Apa yang Harus Diambil?
Solusinya sebenarnya sederhana. Tapi eksekusinya yang rumit. Pertama, percepat proses pengadaan. Kedua, perbaiki perencanaan anggaran. Ketiga, tingkatkan kapasitas SDM. Keempat, pangkas birokrasi yang tidak perlu.
Menkeu sudah memberikan arahan jelas. Kepala daerah tinggal menjalankan. Jangan tunggu akhir tahun. Jangan kejar setoran saat deadline. Belanja harus merata sepanjang tahun.
Fokus pada belanja produktif. Infrastruktur yang berdampak langsung. Program sosial yang menyentuh rakyat kecil. Bukan seremoni atau kegiatan seremonial. Apalagi yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Transparansi juga kunci. Publik berhak tahu. Kemana uang mereka dialokasikan. Sudah berapa yang terealisasi. Apa kendala yang dihadapi. Keterbukaan membangun kepercayaan.
Baca Juga: Janji Menkeu Purbaya Pulihkan Ekonomi, Tapi 16 Persen Gen Z Masih Nganggur - Kesenjangan Makin Lebar