Tapi ia mengakui ada pelanggaran. Banyak pelanggaran. Pembukaan lahan ilegal merajalela. Tanpa izin. Tanpa kajian. Tanpa pengawasan. "Ada 4 juta hektare sekarang, ini fakta. Kemungkinan bisa sampai 5-6 juta hektare dan ilegal," akunya jujur. Angka yang fantastis. Setara lima kali luas Provinsi Bali.
Apa yang Terjadi dengan Taman Nasional Tesso Nilo?
Tesso Nilo jadi luka terbuka Zulhas. Taman Nasional seluas 83.068 hektare di Riau ini seharusnya dilindungi. Tapi kenyataannya? Dirambah habis. Lebih dari setengahnya kini jadi kebun sawit ilegal. Gajah sumatera kehilangan habitat. Harimau terdesak. Ekosistem runtuh.
"Sudah ada di tangan satgas, tidak ada izinnya. Sudah dirampas negara," ujar Zulhas. Tapi perampasan terjadi terlambat. Kerusakan sudah terlanjur masif. "Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu, selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini," akunya dengan nada penuh sesal.
Ini pengakuan langka. Seorang mantan menteri mengaku gagal. "Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau," tambahnya merujuk pada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan baru dinilainya lebih tegas dalam penegakan hukum kehutanan.
Zulhas mencoba menjelaskan mengapa penegakan hukum begitu lemot. "Kalau penegakan hukum itu kan ada aparat, ada kementerian, ada pemerintah desa. Artinya, ada yang nggak mau, atau masyarakatnya terlalu kuat," ungkapnya. Mafia tanah, backing politik, dan kemiskinan masyarakat jadi kombinasi mematikan bagi konservasi.
Ia bahkan mengingat wawancaranya dengan aktor Hollywood Harrison Ford tahun 2013. Saat itu, Ford datang ke Indonesia untuk kampanye lingkungan. Zulhas menyebut Indonesia masih "surplus demokrasi" karena baru reformasi. Kontrol sosial lemah. Hukum belum kuat. Semua orang merasa punya hak atas hutan.
Kini, lebih dari satu dekade berlalu. Hutan semakin menipis. Banjir semakin sering. Longsor semakin mematikan. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua terdampak. Tudingan kepada Zulhas mungkin tidak sepenuhnya adil. Tapi juga tidak sepenuhnya salah. Kebijakan masa lalu punya konsekuensi masa kini.
Di tengah perdebatan sengit antara pembangunan dan konservasi, satu hal yang pasti: alam tidak bisa ditawar. Hutan bukan sekadar aset ekonomi. Ia penyangga kehidupan. Ketika pohon tumbang, tidak ada yang bisa berdiri sendirian. Bukan pula Zulkifli Hasan dengan segala kekuasaannya yang dulu—atau sekarang.
Baca Juga: Cak Imin Kirim Surat Resmi ke Tiga Menteri, Minta Taubatan Nasuha Kebijakan Lingkungan