Sulawesitoday - Jumat itu, 30 Januari 2026, harusnya menjadi hari yang penuh energi bagi siswa di SDN 4 Tanjungbatu, Kecamatan Banggae Timur, Majene. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tersedia. Harapannya, gizi anak-anak itu meningkat.
Namun, kegembiraan berubah jadi kengerian. Ditemukan ulat dalam menu makanan yang disajikan. Bukan hanya satu siswa yang melihatnya. Temuan ini langsung mengguncang sekolah.
Efeknya luar biasa. Terutama bagi siswa kelas 1. Mereka mengalami trauma psikologis yang nyata. Ada yang sampai tidak mau lagi menyentuh makanan dengan cita rasa serupa.
"Tiba-tiba anak saya bilang makanan ada ulatnya. Dia ketakutan dan sejak itu tidak mau makan MBG lagi," ujar salah seorang orang tua siswa dengan nada kecewa.
Padahal, program MBG ini adalah inisiatif besar nasional. Sudah berjalan sejak Januari 2025. Tujuannya sangat mulia: mencegah stunting dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Secara aturan, program ini sangat ketat. Ada Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengaturnya. Ada dokumen pedoman bernama NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). Bahkan, penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan punya sertifikasi sanitasi (SLHS) hingga HACCP.
Tapi, teori di atas kertas seringkali berbeda dengan kenyataan di dapur.
Kasus ulat di Majene ini ternyata bukan yang pertama. Sebelumnya, kejadian serupa pernah viral di sebuah SMA di kabupaten yang sama. Bahkan, pernah ada insiden keracunan makanan di Kecamatan Tubo Sendana.
Kini, profesionalisme SPPG dipertanyakan. Banyak pihak meragukan kesiapan mereka, terutama di daerah, dalam menjaga rantai pasokan bahan baku dan kebersihan dapur.
"Ini makanan untuk anak sekolah, bukan bisa sembarangan! Kami berharap ada evaluasi serius," tegas orang tua siswa lainnya.
Psikolog pendidikan pun angkat bicara. Satu pengalaman buruk seperti ini bisa merusak persepsi anak terhadap makanan sehat. Trauma itu nyata.
Sekarang, masyarakat Majene menunggu. Mereka mendesak adanya audit independen terhadap SPPG yang terlibat. Mereka menuntut sistem pelaporan yang cepat di setiap sekolah.
"Program ini punya tujuan baik, tapi jika pelaksanaannya mengabaikan standar kesehatan, anak-anak kita justru berisiko," ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.
Kejadian di SDN 4 Tanjungbatu ini adalah alarm keras. Bahwa dalam urusan perut anak bangsa, pengawasan tidak boleh sekadar urusan laporan administratif di atas meja.