Sulawesitoday - Tindakan tak biasa Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid kini merambah proyek strategis pendidikan dan kesehatan. Sejumlah kepala sekolah di daerah itu mengaku resah. Ketakutan serupa juga menghantui manajemen salah satu rumah sakit setempat.
Mereka semua disinyalirr menerima tekanan untuk menyerahkan pengelolaan proyek kepada orang terdekat sang Wakil Bupati.
Sumber terpercaya menyebutkan, pola yang digunakan serupa. Orang kepercayaan Wabup mendatangi sejumlah sekolahan. Mereka kemudian menelepon langsung Abdul Sahid, lalu menyodorkan ponsel itu kepada para kepala sekolah.
Tak cukup dengan telepon biasa, bahkan beberapa kepsek dikabarkan melakukan video call langsung dengan Wabup untuk memastikan.
Modus itu, menurut sumber, untuk meyakinkan bahwa proyekk Dana Alokasi Khusus (DAK) sekolah harus diserahkan kepada pihak yang diarahkan.
Keresahan itu beralasan. Proyek yang dikelola kepala sekolah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki pengawasan ketat. Kesalahan pengelolaan dapat berujung pada masalah hukum.
"Kami takut berhadapan dengan hukum, jika ada intervensi seperti ini," ujar seorang Kepsek yang tak mau disebut Namanya. Ia dan rekannya kini berencana mengadukan hal ini kepada Bupati.
Kekhawatiran itu juga meluas, proyek DAK untuk pembangunan sekolah berpotensi terhambat jika terus terjadi intervensi politik.
Tak hanya di sektor pendidikan, dugaan intimidasi juga terjadi di sebuah rumah sakit di Parigii Moutong. Wabup, disinyalirr meminta kontrak kerjasam oksigen dengan salah satu vendor diputus.
Syaratnya: bila tidak ada "fee" yang diberikan. Kondisi ini membuat sejumlah pihak di rumah sakit khawatir. Jika benar terjadi, tindakan tersebut bisa mengganggu pelayanan kesehatan yang krusial bagi masyarakat.
Wakil Bupati Abdul Sahid, saat dikonfirmasi, dilaporkan sedang berada di Sulawesi Utara menghadiri salah satu acara.
Wabup meminta waktu hingga hari Rabu untuk memberikan klarifkasi secara utuh berkaitan dengan sejumlah isu atau rumor yang beredar yang mengaitkan dirinya.
Langkah klarifkasi ini dinanti, untuk memastikan roda pembangunan dan pelayanan publik di Parigi Moutong tak terganggu.
Artikel Terkait
Oknum Polisi dan Security Terancam Bui, Pengeroyokan Tragis di Bahodopi Ungkap Kasus Kematian Pemuda
Gotong Royong Warga Sidoan Parimo Tandu Pasien 4 Km, Bukti Sulit Akses Jalan di Pedalaman
Wakil Bupati Parigi Moutong di Pusaran Isu Tambang Ilegal dan Setoran Gelap
Kabidpropam Janji Transparansi Penanganan Oknum Polisi Pengeroyok di Morowali, Terancam Hukuman Ganda
Bupati Parimo Perintahkan OPD Tak Serahkan DPA di Luar Jalur Resmi