"Minta publisher take down," demikian tertulis. Permintaan diajukan ke penyedia layanan. Google Play Store menjadi target utama.
Namun prosesnya tak seketika. "Sudah diajukan, tapi di play store tidak langsung hilang," lanjut percakapan itu. Butuh kesabaran, tekanan beruntun.
Akhirnya aplikasi lenyap dari peredaran. "Aplikasi matel 'Super R4' sudah dikubur, tolong naikkan gaji petugas parkirnya," ujar Manang. Kalimat terakhir bernada jenaka. Tapi pesan serius terselip di dalamnya.
Sehari sebelumnya, Rabu 17 Desember 2025, target lain tumbang. Aplikasi "Mitra Matel" tak bisa lagi diakses. Situs webnya menampilkan pesan error. Tanda permanen bahwa akses telah dicabut.
"Lanjutkan pasukan bayangan, tumbangkan semua aplikasi matel ilegal yang masih ada," tutur Manang penuh semangat.
Apakah Langkah Ini Legal?
Pertanyaan krusial muncul. Apakah aksi vigilante digital ini sah? Manang sendiri tampak paham posisinya. Dalam postingan yang sama dengan pengumuman tumbangnya Mitra Matel, ia menulis permintaan maaf.
"Maaf Komdigi, terpaksa pasukan bayangan yang bergerak," tandas Manang. Kata "terpaksa" menyiratkan frustrasi. Seolah menanti respon lama yang tak kunjung datang.
Kementerian Komunikasi Digital sebenarnya punya wewenang penuh. Mereka yang seharusnya memblokir aplikasi ilegal. Tapi mesin birokrasi kerap berjalan lamban.
Di sinilah dilema muncul. Ketika aparat resmi lambat, apakah warga boleh bertindak? Manang mengambil jalan tengah. Ia tetap koordinasi dengan jalur formal. Namun mobilisasi netizen jadi senjata ampuh.
Langkah ini bukan tanpa risiko. Secara teknis, pelaporan massal yang terkoordinasi bisa dianggap manipulation reporting. Platform digital memiliki kebijakan ketat soal ini. Tapi ketika tujuannya mulia—melindungi data pribadi—batas abu-abu itu menipis.
Apa Dampak dari Aksi Ini?
Respons publik menggembirakan. Ribuan netizen memberikan dukungan. Komentar positif membanjiri unggahan Manang. Hashtag #TumbangkanMatel sempat trending di media sosial.
Namun di balik euforia, pertanyaan mendasar tersisa. Berapa banyak lagi aplikasi serupa yang beroperasi? Data dari berapa banyak debitur yang sudah bocor?
Industri leasing kendaraan memang besar. Jutaan unit tersebar di seluruh nusantara. Ketika cicilan macet, perusahaan pembiayaan butuh cara melacak aset. Di titik inilah aplikasi matel menjadi solusi instan.
Artikel Terkait
1063 Tambang Ilegal Rugikan Negara Rp 300 Triliun, Prabowo Incar Jenderal Pelindungnya
Dewa Bantah Isu Pengaturan Alat Berat di PETI Lambunu, Sebut Foto Saat Evakuasi Bencana
Bonan Dolok Masih Terisolir, Warga Tempuh Perjalanan Ekstrem Demi Bantuan Logistik
Forum JPP Promedia dan Task Force ISI Ungkap Batasan Keterlibatan TNI dalam Penanganan Bencana Sumatera
Kepala BNN Suyudi Ario Seto: Tiga Bulan Memimpin, Langsung Beraksi Gagalkan Penyelundupan Sabu Rp5 Triliun