Pemodal PETI Geser ke Buranga, Ketika Hukum Hanya Gigit yang Lemah

Alat berat mereka beroperasi siang malam, membuka lahan hutan, mengeruk tanah hingga kedalaman puluhan meter, dan membuang limbah ke aliran sungai—semua dilakukan tanpa ada satpun petugas yang datang untuk menghentikan.

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan, yang dihubungi melalui layanan pesan singkat untuk meminta klarifikasi, hingga berita ini disusun belum memberikan respons apapun.

Keheningan ini justru memperkuat keresahan publik. Mengapa pihak kepolisian yang dalam berbagai kesempatan menyatakan komitmen terhadap penegakan hukum, tiba-tiba bungkam ketika berhadapan dengan aktor-aktor besar yang memiliki jejaring dan modal kuat?

• Ancaman yang Terus Membesar di Buranga

Dampak dari operasi pertambangan ilegal berskala besar bukan hanya soal kerugian negara dari hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak. Lebih dari itu, aktivitas ini mengancam keselamatan ribuan warga yang tinggal di hilir sungai.

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dalam proses pemisahan emas dari batuan telah mencemari sumber air bersih masyarakat. Sementara itu, perubahan struktur tanah akibat penggalian masif meningkatkan risiko longsor dan banjir bandang, terutama saat musim hujan tiba.

Desa Buranga, dengan sejarahnya yang kelam, kini kembali berada di ambang ancaman serupa. Warga setempat mengingat dengan jelas bagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, longsor di areal tambang merenggut nyawa dan menghancurkan rumah-rumah.

Kini, dengan hadirnya lebih banyak aktor yang mengoperasikan lebih banyak alat berat, potensi bencana tersebut semakin nyata.

"Kami hidup dalam ketakutan setiap hari. Suara ekskavator tidak pernah berhenti. Anak-anak kami minum air yang sudah tidak jernih lagi. Tapi siapa yang peduli? Polisi tidak datang. Pemerintah daerah seakan tidak tahu. Atau memang tidak mau tahu?" ujar seorang ibu rumah tangga yang rumahnya berjarak kurang dari satu kilometer dari lokasi tambang.

• Disparitas Penegakan Hukum yang Mencolok

Kritik paling tajam datang dari perbandingan bagaimana hukum ditegakkan. Dalam beberapa bulan terakhir, aparat keamanan di Parigi Moutong tercatat beberapa kali melakukan penertiban terhadap penambang tradisional yang menggunakan peralatan sederhana.

Mereka ditangkap, peralatannya disita, dan proses hukum berjalan. Namun, ketika berhadapan dengan kelompok yang memiliki ekskavator senilai ratusan juta rupiah, yang operasinya jelas-jelas tanpa izin dan merusak lingkungan dalam skala masif, aparat seakan kehilangan keberanian.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dalam penegakan hukum. Apakah hukum di republik ini memang dirancang untuk menghukum yang lemah dan membiarkan yang kuat? Atau apakah ada mekanisme "perlindungan" yang bekerja di balik layar, yang membuat sebagian pelaku PETI merasa aman untuk terus beroperasi?

Desakan kepada Polda Sulawesi Tengah untuk turun tangan semakin menguat. Masyarakat berharap institusi yang lebih tinggi dapat melihat apa yang tampaknya luput—atau sengaja diabaikan—oleh aparat tingkat kabupaten. Penegakan hukum yang selektif, yang hanya berani pada yang kecil namun gentar pada yang besar, hanya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian itu sendiri.

• Ujian Integritas di Penghujung Tahun

Parigi Moutong kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, tekanan publik semakin keras menuntut penegakan hukum yang adil dan tegas. Di sisi lain, mesin-mesin tambang terus bergemuruh di Buranga, seolah menantang otoritas negara untuk membuktikan keberadaannya.

Kasus ini bukan sekadar tentang tambang ilegal; ia adalah cermin dari bagaimana kekuasaan dan modal dapat bernegosiasi dengan hukum, dan bagaimana masyarakat kecil menjadi korban dari negosiasi tersebut.

Hingga detik ini, tidak ada satu pun pernyataan resmi dari Polres Parigi Moutong yang mengklarifikasi tuduhan pembiaran. Tidak ada operasi penertiban yang diumumkan. Tidak ada proses hukum yang berjalan terhadap nama-nama yang disebut-sebut sebagai pemodal tambang ilegal.