Sorotan Publik pada DPR, Kaleidoskop 2025

Sulawesitoday - Parlemen tak pernah benar-benar sepi. Tahun 2025 membuktikannya. Dewan Perwakilan Rakyat kembali jadi pusat perhatian, bahkan sasaran amarah. Jalanan ramai. Spanduk terbentang. Kritik datang bertubi.

Sepanjang tahun ini, publik memandang DPR dengan kening berkerut. Bukan tanpa sebab. Kebijakan lahir. Sikap anggota disorot. Kepercayaan diuji, pelan tapi pasti.

• Mengapa DPR Terus Diprotes?

Jawabannya sederhana. Kebijakan dianggap menjauh dari rasa keadilan. Sejak awal tahun, sejumlah keputusan DPR menuai penolakan. Tidak hanya di Jakarta. Daerah ikut bergolak. Aspirasi mengalir deras, kadang meluap.

• Februari: UU Minerba dan Indonesia Gelap

Gelombang pertama datang di Februari. DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Rapat paripurna digelar 18 Februari 2025. Palu diketuk. Kritik mengeras.

Aturan baru membuka ruang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Mineral logam dan batu bara bisa dikelola BUMN, BUMD, hingga swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Batu bara juga dialokasikan bagi koperasi, perseorangan, UMKM, dan ormas keagamaan lewat mekanisme lelang.

Dua hari berselang, mahasiswa turun ke jalan. Aksi itu dikenal sebagai Indonesia Gelap. UU Minerba ditolak. Kekhawatiran mencuat. Transparansi dipertanyakan.

• Maret: RUU TNI dan Rapat Tertutup

Isu tak mereda. Maret memunculkan babak baru. RUU TNI jadi sorotan. Publik resah. Kekhawatiran soal dwifungsi kembali mencuat.

Komisi I DPR menggelar rapat tertutup pada 14–15 Maret 2025. Lokasinya hotel bintang lima di kawasan Senayan. Di saat pemerintah bicara efisiensi anggaran, langkah itu memantik tanya.

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI akhirnya disahkan 20 Maret 2025. Substansinya menyentuh posisi TNI, jabatan sipil, operasi militer selain perang, hingga usia pensiun. Publik menahan napas.

• Juli: Kursi Dubes yang Kosong

Memasuki pertengahan tahun, sorotan bergeser. DPR menggelar fit and proper test calon duta besar. Ada 24 nama. Uji kelayakan berlangsung ketat.

Masalahnya bukan sekadar siapa terpilih. Fakta bahwa Indonesia sempat tanpa perwakilan diplomatik di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, menimbulkan kritik. Diplomasi dianggap terlalu lama menunggu.

• Agustus: Tunjangan dan Amarah Jalanan

Agustus menjadi puncak ketegangan. Isu tunjangan DPR mencuat. Nilainya fantastis. Tunjangan rumah disebut mencapai puluhan juta rupiah.

Tak hanya itu. Ada beras. Bensin. Komunikasi. Semua dinilai tak sebanding dengan kinerja. Pernyataan beberapa anggota Dewan justru memperkeruh suasana. Empati dianggap absen.

Lima anggota dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo, Nafa Urbach, dan Adies Kadir. Alasan beragam. Dari diksi, joget usai sidang, hingga pamer gaya hidup.