Parigi Moutong Kewalahan Bayar 1300 PPPK, Bupati Erwin: Hampir Rp900 Miliar Kas Daerah Tergerus

Usulan kepala daerah untuk alihkan beban ke APBN terus bergulir. Tapi Jakarta tetap bersikukuh. Kebijakan tidak berubah. Daerah harus pintar-pintar kelola anggaran sendiri.

Parigi Moutong kini di persimpangan dilema. Di satu sisi, komitmen membayar gaji PPPK harus dipenuhi. Di sisi lain, pembangunan daerah juga butuh anggaran. Jalan mana yang harus dipilih?

Hampir Rp900 miliar bukan angka kecil. Itu setara puluhan proyek infrastruktur. Atau ribuan beasiswa pendidikan. Tapi semuanya lenyap, hanya untuk bayar gaji pegawai yang—menurut sebagian kalangan—seharusnya jadi tanggung jawab bersama pusat dan daerah.

Erwin Burase dan jajaran Pemkab Parimo kini menunggu. Menunggu respon dari Jakarta. Menunggu keajaiban fiskal. Atau setidaknya, menunggu kejelasan: apakah desentralisasi fiskal berarti daerah menanggung semua beban sendirian, sementara pusat cukup membuat kebijakan dari balik meja?

Satu hal yang pasti: Rp900 miliar itu bukan hanya soal angka. Itu soal keadilan distribusi beban antara pusat dan daerah. Dan pertanyaan itu, sampai hari ini, masih menggantung tanpa jawaban.

Baca Juga: Pengukuhan 3527 PPPK Parimo Jadi Era Baru Pelayanan, Bupati: PNS Jangan Sampai Kalah Kinerja!