Keadilan 100 Persen, Posbankum Kini Hadir di Tiap Desa dan Kelurahan Sulawesi Tengah

Sulawesitoday - Angkanya cantik sekali: 100 persen. Itulah jumlah Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang sudah berdiri di sana. Tidak tanggung-tanggung, tersebar di 2.017 desa dan kelurahan.

Khusus di Kota Palu? Sama. Semua kelurahan—ada 46—sudah punya posnya masing-masing.

Senin 26 Januari 2026, suasana di kantor Wali Kota Palu tampak hangat. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, datang bertamu. Ia tidak sendiri. Membawa pasukan lengkap: ada Kadiv Peraturan Perundang-undangan Sopian, juga Kadiv Pelayanan Hukum I Putu Dharmayasa.

Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, menyambut mereka dengan tangan terbuka. Didampingi Sekkot-nya yang gesit, Irmayanti Petalolo.

Apa yang dibahas? Keadilan.

Sesuatu yang seringkali terasa jauh bagi orang kecil. Sesuatu yang kadang mahal bagi mereka yang tinggal di pelosok desa.

Lewat Posbankum ini, negara ingin hadir lebih dekat. Bukan di kantor mewah di pusat kota, tapi di kantor kelurahan. Di dekat rumah warga.

"Ini bukan sekadar simbol," ujar Rakhmat Renaldy. Ia ingin pos ini hidup. Aktif. Bukan sekadar papan nama yang berdebu. Ia ingin warga yang punya masalah hukum—entah itu sengketa tanah atau urusan administrasi—punya tempat mengadu. Gratis. Tanpa harus bingung cari pengacara.

Rakhmat rupanya sedang menjalankan misi besar: Asta Cita Presiden. Membangun sistem hukum yang tidak tajam ke bawah.

Wali Kota Hadianto pun setuju. Ia siap "all out". Pemerintah Kota Palu akan mendukung penuh agar layanan ini benar-benar jalan. Bukan cuma formalitas.

Puncaknya nanti tanggal 3 Februari 2026.

Menteri Hukum sendiri yang akan datang: Supratman Andi Agtas. Beliau akan meresmikan langsung gerakan akses keadilan ini. Sang Menteri tentu ingin melihat bagaimana kampung halamannya menjadi pelopor dalam urusan bantuan hukum rakyat jelata.

Keadilan memang tidak boleh hanya milik mereka yang berdompet tebal. Di Sulteng, keadilan kini punya alamat yang jelas: di setiap kantor desa.

Kita tunggu saja, apakah 2.017 pos ini akan benar-benar menjadi "oase" bagi pencari keadilan, atau sekadar deretan angka di atas kertas.