Kasus Calo CPNS dan Penipuan Rp150 Juta, Oknum Polisi Terancam Sanksi Etik di Gorontalo

Sulawesitoday - Polda Gorontalo tengah mengusut tuntas dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial AKP EP.

Menurut keterangan resmi, oknum tersebut diduga menjual jasa sebagai calo seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, sehingga membuat seorang warga mengalami kerugian hingga Rp 150 juta.

Dalam pernyataannya, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Desmont Harjendro, menyampaikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur.

"Intinya sudah dilakukan pemeriksaan. Kita tetap sesuai prosedur kalau memang terlibat ya kita proses," ujarnya. Kombes Desmont menegaskan bahwa pihaknya juga menyelidiki dugaan pidana di balik kasus ini.

Ia menambahkan, "Kalau memang benar ada keterlibatan anggota, ada pidananya akan jalan, begitu juga dengan kode etik."

Meski demikian, kronologi lengkap kejadian yang melibatkan oknum polisi tersebut belum dapat diungkap secara menyeluruh karena kendala informasi dari saksi.

Penyelidikan masih terus berlangsung dengan pemeriksaan beberapa saksi yang diharapkan dapat mengungkap fakta lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum merilis keterangan rinci terkait proses penyidikan.

"Saat ini intinya masih penyelidikan dan kami sudah memeriksa beberapa saksi. Nanti akan diinfokan kalau sudah ada perkembangan," jelas Kombes Desmont.

Informasi tambahan mengemuka dari Kabupaten Boalemo, di mana seorang warga bernama Muhlis A Latif mengaku menjadi korban penipuan.

Menurut kuasa hukumnya, Rahmat R Huwoyon, kasus ini bermula pada Juli 2021. Saat itu, AKP EP mengaku memiliki kenalan yang bisa membantu agar anak kliennya, Rizki M Latif, dapat lolos seleksi CPNS Kemenkumham.

"Klien saya ini sebelumnya mendaftarkan anaknya ikut CPNS di Gorontalo. EP menawarkan bantuan lewat informasi bahwa ada orang yang bisa bantu agar lulus seleksi," jelas Rahmat.

Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Penganiayaan Driver Ojek Online yang Viral di Palu, Pelaku Masih Dicari

Meskipun kasus ini sempat terjadi beberapa waktu lalu, perhatian serius dari Polda Gorontalo menunjukkan komitmen untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa jika keterlibatan oknum polisi terbukti, sanksi etik dan tindak pidana akan diterapkan secara tegas demi menjaga integritas institusi.