BPK Serahkan LHP Parigi Moutong 2024: Bupati Terima, DPRD Siap Mengawal

Sulawesitoday - Auditorium BPK Sulteng, Palu. Di ruangan yang dinginnya mengalahkan kopi pagi hari, dokumen berlogo BPK berpindah tangan. Dari pejabat negara ke pejabat daerah. Seremonial tahunan. Formal. Terstruktur. Tapi apakah akan berubah sesuatu?

Itu yang terbersit saat Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres, berdiri menerima LHP BPK Parigi Moutong TA 2024. Didampingi Penjabat Bupati dan jajaran OPD, ia menyampaikan apresiasi dan janji: bahwa semua rekomendasi BPK akan dikawal. Tuntas, katanya.

“Kami tidak melihat LHP ini hanya sebagai evaluasi. Ini panduan. Koreksi. Bahkan cermin,” ujar Alfres dalam pidato yang, untungnya, tak terlalu panjang.

BPK memang menjalankan tugasnya: memeriksa, mencatat, lalu menyampaikan. Tahun ini, mereka kembali menyoroti tata kelola keuangan daerah. Laporan setebal buku saku itu bisa berarti dua hal: pekerjaan rumah, atau sekadar formalitas tahunan yang menumpuk di rak.

Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Drs. Hasanudin, bicara soal independensi dan pentingnya pembelajaran institusional. Kalimat yang terdengar seperti kuliah sore hari—berisi tapi bikin menguap. Tapi intinya jelas: temuan harus ditindaklanjuti.

DPRD bilang siap mengawal. OPD katanya sudah bersiap menyusun rencana aksi. Tapi kita tahu, tak semua rencana punya kaki. Kadang hanya jalan di kertas.

Yang menarik, sambutan Alfres menyisipkan satu hal yang jarang terdengar dari mikrofon-mikrofon resmi: bahwa sinergi eksekutif-legislatif tak bisa hanya ditulis di baliho. Harus jalan di lapangan.

Baca Juga: Banggai dan Tolitoli Melek Hukum, Bukan Sekadar Teken MoU

Apakah LHP tahun ini akan benar-benar menjadi tonggak pembenahan keuangan Parigi Moutong? Atau hanya satu lagi perayaan akuntabilitas yang berjalan di tempat?

Waktu, seperti biasa, akan jadi auditor paling keras.