Gubernur Sulteng Tuntut Keadilan Pajak dari Tambang di Morowali Utara, Ini Ancaman Tegasnya

Sulawesitoday - Morowali Utara menyimpan kekayaan mineral melimpah. Namun, ironisnya, daerah itu kini tercekik. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat dipangkas. Ini bukan lagi soal potensi. Ini soal napas. Di tengah realitas pahit itu, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid datang dengan satu misi: menagih hak daerah yang selama ini seolah tak terlihat.

Di hadapan Bupati Morut dan Asosiasi Pengusaha Tambang, Anwar Hafid tak basa-basi. Ia langsung menukik pada angka. Ia bandingkan Sulawesi Tengah dengan Kalimantan Timur. Pajak kendaraan alat berat di Kaltim mencapai Rp7 triliun per tahun. Di Sulteng, baru Rp220 miliar sampai Rp1 triliun. Ada ketimpangan. Sangat nyata. "Pajak itu kewajiban, bukan retribusi," kata sang Gubernur dengan suara datar, penuh penekanan.

Ia mengingatkan: Daerah kita yang rusak. Tapi pajak malah lari ke Jakarta atau Makassar. Ini tidak adil. Ia juga menyoroti potensi besar dari pajak bahan bakar dan air permukaan. Nilainya bisa mencapai ratusan miliar. Namun, banyak perusahan memilih tidak transparan. Seolah-olah kewajiban itu tak pernah ada.

Anwar Hafid juga menuntut pertanggungjawaban lingkungan. Ia mencontohkan Sorowako. Di sana, aktivitas tambang bisa berjalan tanpa mencemari danau. Ia sebut itu adalah bukti bahwa teknologi bisa menjadi teman, bukan musuh. Laut, infrastruktur, hingga permukiman masyarakat tidak boleh dikorbankan.

Di ujung pertemuan, ultimatum itu keluar. Sangat jelas. "Saya tidak minta setoran. Yang saya minta hanya kewajiban perusahan kepada daerah," tegasnya. Ia mengingatkan posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Posisi yang memberinya kewenangan kuat. Jika ada pelanggaran, ia takkan ragu. Izin operasional bisa dicabut.

Pertemuan itu menggarisbawahi era baru. Pertambangan di Morowali Utara tak bisa lagi pasrah. Sektor ini harus menjadi sumber pendapatan yang adil dan berkelanjutan. Semua pihak kini dituntut sinergi. Dengan satu tujuan: agar kekayaan alam benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan hanya bagi segelintir korporasi.

Baca Juga: MAKI Serahkan Bukti Dugaan Pejabat Kirim Tukang Pijat dan Keluarga Naik Haji Furoda Pakai Fasilitas Negara