Nasionalisasi BCA Solusi untuk Utang Jatuh Tempo, Sasmito Uji Konsistensi Prabowo Ungkap Skandal BLBI

Sulawesitoday - Sebuah analisis tajam kembali mengemuka, mengarah pada satu nama besar: Bank Central Asia (BCA). Presiden terpilih, Prabowo Subianto, kini dihadapkan pada sebuah dilema yang telah lama membayangi keuangan negara. Tuntutan untuk berani menasionalisasi BCA digemakan sebagai satu-satunya jalan untuk menutup utang negara yang kian membengkak. Seruan ini datang dari Sasmito Hadinagoro, seorang pengamat yang tak segan melempar kritik keras, Senin (1/9).

Sasmito menyebut, kasus yang dijuluki BLBI-BCA Gate ini bukan lagi sekadar sejarah kelam. Kasus itu adalah luka terbuka yang terus menggerogoti. Menurutnya, masalah utang BCA tak pernah ada. Melainkan, skandal ini berakar pada obligasi rekapitalisasi pemerintah sebesar Rp60 triliun, yang dibiayai APBN. Obligasi itu disertai subsidi bunga sebesar Rp7 triliun pertahun. Sasmito mengungkap, dana itu mengalir ke BCA. Sebuah fakta yang, katanya, bahkan diakui langsung oleh seorang mantan direktur BCA.

"Konfrontasi di kantor KSP itu menjadi saksi bisu. Saat saya berhadapan dengan Subur Tan, Direktur BCA saat itu, pengakuan itu terlontar. Itu bukan sekedar rumor. Itu fakta konkret," ujarnya dengan nada tegas.

Piramida kerugian negara yang diduga mencapai ratusan triliun ini dibangun di atas fondasi yang tak masuk akal. Sasmito membeberkan, saham mayoritas BCA sebesar 51 persen, sebuah aset yang seharusnya tak ternilai, hanya dibeli dengan harga Rp5 triliun. Padahal, sebelumnya pemerintah telah menggelontorkan dana talangan puluhan kali lipat dari harga jualnya.

Jika ditambah dengan dividen jumbo yang terus mengalir hingga 2024—yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp250 triliun—serta subsidi bunga, potensi kerugian negara, menurutnya, bisa mencapai angka fantastis: Rp400 triliun. Sebuah angka yang, jika terbukti, bisa menjadi aib besar dalam sejarah. Angka ini bahkan belum seberapa dibandingkan dengan nilai 51 persen saham BCA saat ini, yang disebut sudah mencapai Rp600 triliun. Menjadikan penjualan BCA layaknya obral besar-besaran, sebuah aksi jual aset yang tak wajar.

Sasmito menilai langkah Presiden Megawati saat itu, yang diteruskan pada era Susilo Bambang Yudhoyono, adalah sebuah keputusan yang menzalimi rakyat. Kini, bola panas itu ada di tangan Prabowo. Sasmito mendesak agar Prabowo berani meniru langkah revolusioner Bung Karno yang tak gentar menasionalisasi aset Oei Tiong Ham Concern (OTHC). Langkah itu, katanya, menjadi cikal bakal BUMN Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

"Jika Bung Karno bisa melakukan nasionalisasi untuk kejayaan bangsa, maka Prabowo juga harus berani mengambil keputusan strategis demi menyelematkan keuangan negara," tegas Sasmito. Ia menambahkan, langkah ini tak akan mengganggu operasional BCA atau nasabah. Namun, kepemilikan saham harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Demi keadilan ekonomi.

Ironisnya, di tengah semua fakta dan angka yang bertebaran, aparat penegak hukum seolah-olah buta. Sasmito secara khusus menyoroti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dari 2014 hingga 2024, tak ada langkah berarti untuk menuntaskan masalah yang begitu besar ini.

"Rakyat hanya bisa menonton. Menunggu bukti nyata. Bukan sekadar janji. Kerugian negara sangat besar. Publik kini semakin resah," cetusnya.

Sebagai penutup, Sasmito menaruh harapan besar. Ia berharap Presiden Prabowo benar-benar konsisten dengan janji-janji kampanye. "Momen ini adalah ujian nyata. Rakyat menunggu. Apakah janji memberantas korupsi hanyalah retorika manis belaka?" pungkasnya, mengakhiri percakapan dengan nada penuh tanya.

Baca Juga: Sri Mulyani Curhat Soal Rumah Dijarah, Sindiran Halus Terhadap Anarki dan Badai Fitnah