Debut Menkeu Purbaya di DPR: Disorot Tajam soal Strategi Utang Rp 1.300 Triliun

Sulawesitoday - Ruang rapat Komisi XI DPR RI menyaksikan momen bersejarah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi baptisan api perdananya. Rabu, 10 September 2025, menjadi hari ujian pertama sang menteri baru.

Sorotan tajam langsung mengarah pada satu isu krusial. Utang negara yang mencapai Rp 1300 triliun. Angka fantastis yang membayangi masa depan fiskal Indonesia.

Harris Turino dari Fraksi PDIP membuka serangan pertama. Pertanyaannya menohok langsung ke jantung permasalahan. "Apakah benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear?" ujarnya dengan nada tegas.

Kekhawatiran Harris beralasan kuat. Pemerintah harus membayar kewajiban utang tahun ini. Jumlahnya mencapai Rp 833,9 triliun untuk pokok utang. Belum lagi bunga utang Rp 599,4 triliun yang harus ditanggung.

Lebih mencekam lagi, pemerintah berencana menarik utang baru. RAPBN 2026 menargetkan penambahan utang Rp 781 triliun. "Jangan sampai terjadi default," Harris memperingatkan dengan suara bergetar.

Momentum ini tak disia-siakan Kamrussamad dari Gerindra. Anggota Komisi XI itu melihat kesempatan emas bagi menteri baru. "Alangkah baiknya jika di awal kepemimpinan Bapak bisa mengumumkan skenario penyelesaian utang," katanya diplomatis namun tegas.

Strategi jangka menengah dan panjang menjadi kunci. Rasio utang terhadap PDB perlu diturunkan secara bertahap. Transparansi kepada publik menjadi tuntutan yang tak bisa diabaikan.

Amin Ak dari PKS melontarkan dilema klasik. Di satu sisi, utang tak bisa terus ditambah. "Membayar utang dengan utang lagi," ucapnya getir. Di sisi lain, ekstensifikasi pajak sangat sensitif secara politis.

Tantangan menutup defisit menjadi ujian sesungguhnya bagi Purbaya. Pilihan sulit antara menambah beban utang atau meningkatkan penerimaan negara.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyoroti aspek teknis yang tak kalah penting. Biaya berutang yang kian mahal mencekik ruang fiskal. Suku bunga 6-7 persen untuk negara selevel Indonesia dinilai terlalu tinggi.

"Itu memberikan tekanan tersendiri terhadap biaya bunga," Misbakhun menjelaskan dengan data yang mengkhawatirkan. Beban bunga utang yang terus naik menggerus alokasi anggaran produktif.

Menghadapi gempuran pertanyaan kritis, Purbaya memberikan jawaban diplomatis. Sang menteri berjanji memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal. "Utang yang sudah kita keluarkan betul-betul bermanfaat buat ekonomi," ucapnya penuh keyakinan.

Namun janji saja tidaklah cukup. Realitas fiskal menunjukkan tantangan yang sangat berat. Kewajiban pembayaran utang 2025 mencapai total Rp 1.433,3 triliun. Angka yang mencerminkan besarnya beban yang harus dipikul.

Rencana penarikan utang baru Rp 781 triliun di 2026 menambah kompleksitas persoalan. Siklus utang yang seakan tak berujung menjadi momok menakutkan.