DPR Tolak Wacana Bahasa Portugis Wajib di Sekolah, Usulkan Fokus Bahasa Inggris dan Mandarin

Sulawesitoday - Kebijakan pendidikan mengejutkan datang. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana memasukkan bahasa Portugis ke kurikulum nasional. Namun, wacana ini langsung menuai kritik tajam dari legislator. Bonnie Triyana, anggota Komisi X DPR RI, mempertanyakan relevansi kebijakan tersebut. Baginya, bahasa Portugis bukanlah prioritas strategis Indonesia saat ini.

Pernyataan kontroversial itu muncul saat Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Negara pada Kamis, 23 Oktober 2025. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa bahasa Portugis akan menjadi "bahasa prioritas" dalam sistem pendidikan Indonesia. Keputusan sepihak ini diambil tanpa konsultasi mendalam dengan Kementerian Pendidikan maupun Komisi X DPR.

"Ini bukan bahasa pergaulan internasional," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 25 Oktober 2025. Legislator dari daerah pemilihan Banten I itu menegaskan bahwa bahasa Portugis hampir tidak memiliki tempat dalam komunikasi akademik global. Berbeda dengan bahasa Inggris atau Mandarin, bahasa Portugis hanya digunakan di segelintir negara. Portugal, Brasil, Angola, Mozambik. Titik.

• Mengapa Bahasa Portugis Tiba-Tiba Menjadi Prioritas?

Pertanyaan mendasar muncul di kalangan pemerhati pendidikan. Apa alasan kuat di balik pemilihan bahasa Portugis? Bonnie Triyana memberikan analisisnya dengan nada skeptis namun diplomatis. "Mungkin Presiden sedang meng-entertain Presiden Lula sebagai bagian dari diplomasi," katanya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut lebih merupakan gestur politik ketimbang strategi pendidikan terencana.

Brasil memang mitra dagang penting Indonesia. Perdagangan bilateral kedua negara mencapai angka signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, apakah hal ini cukup menjadi pembenaran untuk memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum wajib nasional? Bonnie berpendapat tidak. Apalagi jika kebijakan ini tidak disertai kajian mendalam tentang dampaknya terhadap beban belajar siswa.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah absennya roadmap implementasi. Tidak ada penjelasan detail tentang kapan, bagaimana, dan dengan sumber daya apa bahasa Portugis akan diajarkan. Kebijakan ini terkesan dadakan. Spontan. Tanpa persiapan matang yang seharusnya menjadi syarat mutlak perubahan kurikulum nasional.

• Apakah Siswa dan Guru Siap dengan Beban Tambahan Ini?

Bonnie mengingatkan bahwa kurikulum Indonesia sudah cukup padat. Siswa SMA saat ini sudah berjuang dengan belasan mata pelajaran. Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sejarah, Geografi, dan masih banyak lagi. Menambahkan bahasa asing baru yang tidak memiliki relevansi langsung dengan dunia kerja adalah keputusan yang patut dipertanyakan.

"Kalaupun dipelajari di sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa," tegas Bonnie. Ia menggarisbawahi bahwa guru pun akan menghadapi kesulitan serupa. Dari mana tenaga pengajar bahasa Portugis akan didatangkan? Apakah pemerintah akan mengirim ribuan guru untuk pelatihan di Portugal atau Brasil? Atau justru akan mendatangkan pengajar asing dengan biaya fantastis?

Persoalan sumber daya manusia ini bukan hal sepele. Indonesia saat ini masih kekurangan guru bahasa Inggris berkualitas di daerah-daerah terpencil. Bahkan di kota-kota besar sekalipun, standar pengajaran bahasa asing masih jauh dari ideal. Menambahkan bahasa Portugis tanpa menyelesaikan masalah fundamental ini ibarat membangun lantai dua sebelum lantai pertama kokoh.

"Namun lagi-lagi pertanyaannya siapa yang akan mengajar? Gurunya dari mana? Apakah juga siap dengan anggarannya?" Bonnie melontarkan pertanyaan kritis yang belum terjawab. Anggaran pendidikan Indonesia memang besar, namun alokasi untuk program baru yang tidak prioritas justru bisa menggerus dana untuk program-program mendesak lainnya.

• Bukankah Ada Bahasa Asing Lebih Strategis?

Bonnie mengusulkan alternatif yang lebih masuk akal. Daripada memaksakan bahasa Portugis, pemerintah sebaiknya fokus meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Inggris. Atau jika memang ingin menambah bahasa asing baru, bahasa Mandarin jauh lebih relevan. "Lebih baik maksimalkan mutu pengajaran bahasa Inggris. Atau kalau mau ada tambahan pelajaran bahasa, bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan," ucapnya.

Argumen ini didukung fakta ekonomi global. Bahasa Inggris tetap menjadi lingua franca dunia. Hampir semua jurnal akademik internasional ditulis dalam bahasa Inggris. Komunikasi bisnis lintas negara menggunakan bahasa Inggris. Diplomasi internasional di PBB menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa resmi.

Sementara itu, bahasa Mandarin semakin penting seiring kebangkitan ekonomi China. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Investasi China di Indonesia terus meningkat. Ribuan perusahaan China beroperasi di tanah air. Menguasai bahasa Mandarin membuka peluang karir yang jauh lebih luas dibanding bahasa Portugis.

Bahkan jika kita bicara soal pasar penutur, perbandingannya sangat timpang. Bahasa Mandarin dituturkan oleh lebih dari 1,3 miliar orang. Bahasa Portugis hanya sekitar 260 juta penutur. Dari segi kepraktisan dan nilai strategis, pilihannya sudah jelas.