Anggota DPR Kritik Keras Menkeu, Kaltim Dipotong 73 Persen, Provinsi Lain Cuma Seperempat

Kondisi geografis Kalimantan Timur membutuhkan dukungan fiskal lebih besar. Risiko bencana tinggi. Infrastruktur memerlukan pemeliharaan ekstra. Rehabilitasi lingkungan memakan biaya tidak sedikit. Namun anggaran justru dipangkas paling dalam.

Apa yang Diminta Legislator?

Syafruddin tidak hanya mengkritik. Ia mengajukan tuntutan konkret. Di hadapan peserta rapat, legislator itu meminta Menteri Keuangan meninjau ulang kebijakan pemotongan TKD. "Saya mohon dan minta kepada Pak Purbaya," katanya. "Tinjau ulang potongan dana transfer ke Kaltim."

Permintaan itu didasarkan pada fakta-fakta yang tak terbantahkan. Kalimantan Timur menghadapi tantangan unik. Kerusakan air, degradasi lingkungan, hingga bencana alam menjadi ancaman nyata. Semua itu memerlukan anggaran memadai untuk ditangani.

"Jujur, saya sedih," ungkap Syafruddin dengan nada miris. "Daerah lain 25 persen, Kaltim 73 persen. Jauh sekali. Di mana letak keadilannya?"

Pertanyaan itu meninggalkan ruang refleksi. Keadilan fiskal bukan sekadar soal angka di atas kertas. Ia tentang bagaimana negara memperlakukan warganya secara setara. Ketika satu provinsi dibebani jauh lebih berat tanpa alasan jelas, pertanyaan tentang keadilan menjadi semakin relevan.

Mekanisme yang Semrawut atau Kesengajaan?

Kritik Syafruddin terhadap Kementerian Keuangan menyentuh isu mendasar: transparansi dan akuntabilitas. Ketiadaan SOP yang jelas dalam penentuan skema transfer menciptakan ruang bagi kebijakan yang bersifat arbitrer. Dalam bahasa legislator itu, "semau-maunya."

Ketika mekanisme tidak transparan, kebijakan bisa terkesan diskriminatif. Kalimantan Timur, sebagai provinsi penghasil sumber daya alam terbesar, justru mendapat perlakuan paling keras. Ironi itu sulit dijelaskan tanpa data dan argumen yang kuat dari pemerintah pusat.

Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur yang hadir di kompleks parlemen membawa suara masyarakat. Mereka bukan sekadar angka statistik. Di balik pemotongan 73 persen itu ada proyek pembangunan yang tertunda. Ada layanan publik yang terganggu. Ada harapan yang pupus.

Baca Juga: 18 Gubernur Desak Pusat Tanggung Gaji ASN di Tengah Krisis TKD