Lebih dari sekadar angka, krisis ini mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Ketika aturan berubah tiba-tiba tanpa komunikasi yang jelas, siapa yang paling dirugikan? Rakyat.
Pilkada Parigi Moutong 2024 seharusnya menjadi pelajaran bagi KPU dan Bawaslu untuk memastikan hak konstitusional setiap warga terlindungi di masa mendatang.
Artikel Terkait
Anwar Hafid dan Reny Lamadjido Sebut Nomor Urut 2 Bermakna untuk Perdamaian di Pilkada Sulteng 2024
Makin Melesat, Ternyata Ini Resep Keunggulan Ahmad Ali-Abdul Karim di Pilkada Sulteng 2024
Paslon BERAMAL Serukan Pemilu Bersih dan Transparan Hadapi Fitnah di Pilkada Sulteng 2024
Cara Praktis Memantau Hasil Pilkada Sulteng 2024, Real Count Langsung di Laman KPU
Dugaan Kepala Puskesmas Berkampanye di Pilkada Parigi Moutong Hebohkan Media Sosial