Sulawesitoday - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai memetakan ulang peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Tak lagi sekadar menjaga keamanan hajatan atau ronda malam, personil Linmas kini diposisikan sebagai instrumen strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah penguatan ini dikukuhkan saat Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penguatan Kapasitas Satlinmas di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (23/4). Mewakili Bupati H. Erwin Burase, Zulfinasran menegaskan bahwa Linmas adalah mata dan telinga pemerintah di akar rumput.
"Satlinmas bukan sekadar pelengkap organisasi di desa, melainkan garda penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat," tegas Zulfinasran di depan para peserta.
Gaya bicaranya lugas. Khas birokrat yang ingin kerja cepat.
Zulfinasran ingin Linmas punya "otot" dan "otak" yang baru. Kedepan, perannya bakal komprehensif. Harus bisa jadi tim reaksi cepat saat bencana datang. Harus paham hukum agar bisa mengedukasi warga. Bahkan, harus jadi jaminan agar pesta demokrasi di tingkat lokal tidak berakhir dengan baku hantam.
Mengapa ini penting?
Selama ini kita sering melihat Linmas hanya muncul saat Pemilu. Setelah itu, seragam hijaunya masuk lemari. Kini, Parigi Moutong ingin mengubah pola pikir itu. Linmas diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional dan global.
Urusan logistik pun sudah dipikirkan. Dukungan pendanaan tidak hanya mengandalkan APBD yang terbatas itu. Pemda mulai melirik kolaborasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut. Sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diperketat agar pembinaan Linmas tidak jalan sendiri-sendiri.
Ada harapan besar yang dititipkan. Zulfinasran menyebutnya sebagai agen perubahan sosial.
"Satlinmas adalah pilar ketahanan sosial yang menopang pembangunan daerah," ujarnya menutup arahan.
Memang, mengubah citra Linmas yang kadung identik dengan "orang tua penjaga TPS" bukan perkara mudah. Tapi dengan diklat yang berkelanjutan, stabilitas sosial di tingkat desa diharapkan bukan lagi sekadar angan-angan. Pelatihan ini adalah langkah awal agar mereka punya kapasitas yang mumpuni.
Legislator Arpan Sahar Reses di Sidoan, Soroti Pernikahan Dini Hingga Infrastruktur Pertanian