Sulawesitoday -Instansi pemerintah di Sulawesi Tengah telah resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi PPPK tahap II di Sulteng untuk pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Proses seleksi yang melibatkan 2.347 calon peserta menghasilkan 334 pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Dari jumlah tersebut, 66 pelamar berasal dari kelompok tenaga kesehatan, sementara 268 lainnya merupakan tenaga teknis.
Sebaliknya, seluruh pelamar dari kategori tenaga guru serta teknis jabatan tampungan berhasil lulus seleksi administrasi, meskipun ada berbagai tantangan administratif, seperti yang sempat diulas dalam laporan mengenai administrasi rumit hambat gaji guru PPPK di Sulteng.
Pemerintah membuka kesempatan bagi para pelamar yang merasa keberatan dengan hasil seleksi administrasi.
Mekanisme sanggahan disediakan selama tiga hari, yakni dari 19 hingga 21 Februari 2025.
Para peserta yang menganggap dokumen atau data yang diajukan kurang akurat dapat mengajukan keberatan secara resmi melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Informasi lebih lanjut mengenai tahapan ini juga dapat diakses melalui laman resmi BKD Sulawesi Tengah, sebagaimana diinformasikan dalam berita BKD Sulteng Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II, Peluang Sanggah Sudah Dibuka.
Bagi 2.013 pelamar yang dinyatakan lulus, langkah selanjutnya adalah mengikuti seleksi kompetensi.
Peserta diwajibkan untuk mencetak kartu tanda peserta melalui laman https://sscasn.bkn.go.id segera setelah pengumuman periode sanggahan.
Informasi mengenai jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi akan diumumkan melalui situs resmi BKD Sulawesi Tengah di https://bkd.sultengprov.go.id, sehingga para pelamar dapat segera melakukan persiapan.
Dalam keterangannya kepada media pada Selasa (18/2/2025), Plt Kepala BKD Sulawesi Tengah, Adiman, menyatakan, "Belum ada kepastian dari pemerintah pusat, kita tunggu dulu kebijakan pusat."
Pernyataan tersebut menyoroti adanya ketidakpastian terkait penanganan bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi.
Adiman menambahkan bahwa, menyusul demonstrasi tenaga honorer di Jakarta, kabarnya akan dibuka kembali tahapan verifikasi administrasi pada bulan April mendatang guna mengakomodir tenaga honorer yang belum mendapatkan solusi pada proses seleksi sebelumnya.