Wabup Parimo Disebut Tekan PPK Cairkan Dana Proyek Perpustakaan

Menurutnya, semua yang dilakukannya murni menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi itu mencakup evaluasi seluruh proyek—baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Ia wajib memastikan semua berjalan sesuai perencanaan.

"Termasuk mencapai target penyerapan anggaran sehingga tidak menyisakan anggaran yang tidak terealisasi," jelasnya dalam pernyataan resmi. Nadanya defensif namun tetap formal.

Abdul Sahid mengaku merasa wajib memanggil dan mengingatkan semua pihak terlibat dalam proyek. Tujuannya agar bekerja serius dan profesional. Ketika menemukan kendala—baik progres fisik maupun realisasi keuangan—ia merasa berkewajiban mendorong penyelesaian.

Langkah tersebut dilakukan semata untuk menjaga kelancaran pembangunan daerah. Bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Bukan untuk keuntungan pribadi siapa pun.

"Dengan tegas saya sampaikan tidak pernah memaksakan pencairan dana proyek kalau persyaratan administrasi dan teknis belum terpenuhi. Kewenangan pencairan sepenuhnya ada pada PPK, bendahara, serta perangkat teknis berdasarkan regulasi," tegasnya panjang lebar.

Wabup ini mengakui memang menanyakan progres kepada PPK. Ia juga meminta percepatan evaluasi. Namun semua itu katanya dalam koridor pengawasan yang sah. Bukan tekanan. Bukan instruksi mengabaikan aturan.

Ia bahkan menyebut proyek perpustakaan ini diawasi langsung pemerintah pusat. Karena itu seluruh prosesnya harus transparan dan akuntabel. Koordinasi antara pimpinan daerah dan perangkat teknis justru diperlukan agar proyek tidak terhambat.

• Mengapa Proyek Perpustakaan Ini Jadi Bermasalah?

Selain polemik dugaan intervensi, proyek perpustakaan memang menyimpan persoalan teknis pelik. Masalah utamanya: kaca pabrikan tebal 16 milimeter ukuran 2x2 meter tanpa bingkai. Desain yang disebut Sakti sebagai keunikan arsitektural gedung.

Stanley, kontraktor CV Arawan, merasa desain ini terlalu berisiko. Tanpa bingkai pengunci, kaca jumbo itu bisa roboh saat gempa. "Potensi bahayanya sangat besar pak. Saya mau tanggung jawab kalau rubuh?" bantahnya saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Ia mengajukan alternatif: kaca tipe one way dengan banyak rangka bingkai. Lebih aman. Lebih murah. Lebih cepat dikerjakan. Konsultan dan pengawas bahkan sudah setuju.

Namun Sakti menolak keras. "Ini bukan soal mudah susah. Desain sudah disepakati empat bulan lalu. Kalau sekarang dipersoalkan, ada apa?" sergahnya dengan nada mencurigakan.

Perubahan spesifikasi berdampak finansial. Selisih harga mencapai lebih Rp100 juta. Revisi analisis dan kontrak harus dilakukan—mustahil mengingat waktu sudah mendesak. Stanley menyebut selisih itu bisa dikonversikan ke penambahan volume pekerjaan lain.

Kontraktor ini juga mengeluh soal hambatan pencairan dana. Progres sudah 60 persen, tapi pencairan baru disetujui di 50 persen. Ia harus merogoh kocek pribadi hingga Rp2 miliar untuk menjaga proyek tetap berjalan.

"Saya sampai kirim surat ke Bupati, Wabup, hingga Kejaksaan untuk dapat persetujuan pencairan dari Dinas Perpustakaan," keluhnya panjang lebar. Ia merasa diperlakukan tidak adil.

Perpindahan lokasi kerja di awal proyek juga mengakibatkan keterlambatan dua minggu. Pembersihan lahan dikerjakan pakai uang pribadi karena anggaran belum cair. "Start lambat dua minggu gara-gara pindah lokasi. Itu bukan salah kami sepenuhnya," ujarnya membela diri.