Anggota DPRD Parimo Semprot Puskesmas, Pasien Rujukan BPJS Jangan Dipungut Biaya!

Sulawesitoday - Kartu BPJS itu harusnya jadi jimat. Sakti. Begitu masuk Puskesmas, urusan biaya mestinya selesai. Tapi di Parigi Moutong (Parimo), jimat itu kadang tidak mempan. Setidaknya itu yang terekam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang DPRD, Senin (6/4) kemarin.

Serli, anggota Komisi IV DPRD Parimo, tampak tidak habis pikir. Dia menerima banyak "curhat" dari bawah. Intinya satu: rujukan itu berat di ongkos. Padahal, secara regulasi, rujukan pasien BPJS itu paket lengkap. Gratis.

"Kalau pasien dirujuk, seharusnya otomatis ditanggung BPJS. Tapi kenyataannya di lapangan, setiap kali dirujuk justru sering diminta membayar. Ini yang jadi pertanyaan kami," tegas Serli dengan nada tinggi.

RDP itu memang cukup panas. Ada perwakilan tiga rumah sakit dan 24 Puskesmas yang hadir. Mereka duduk satu ruangan, mendengarkan kenyataan pahit bahwa kebijakan di atas kertas sering kali "masuk angin" saat sampai di aspal jalanan.

Persoalan rujukan ini memang pelik. Seharusnya sistem kesehatan kita sudah mapan. Pasien datang ke Puskesmas, kalau tidak sanggup ditangani, ya dirujuk. Beres. Tapi di Parimo, proses "beres" itu ternyata masih butuh gesekan rupiah. Entah untuk biaya bahan bakar ambulans, atau administrasi lain yang dikeluhkan warga.

Bukan hanya soal rujukan yang "berbayar", Serli juga menyoroti kinerja Puskesmas yang mulai loyo. Terutama di wilayah Kecamatan Palasa. Warga di sana mengeluh, pelayanan kesehatan seperti barang langka yang tidak tersedia setiap hari.

"Kami minta ini segera dievaluasi, supaya masyarakat benar-benar mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara maksimal," kata politisi perempuan itu menutup pembicaraan.

Memang, urusan kesehatan ini bukan sekadar angka-angka di laporan dinas. Ini soal nyawa. Dan soal rasa keadilan. Jangan sampai masyarakat kecil merasa sudah memegang "kartu sakti", tapi ujung-ujungnya tetap harus merogoh kocek dalam-dalam demi selembar surat rujukan.

Tentu, Dinas Kesehatan punya pekerjaan rumah yang menumpuk. Menata kembali birokrasi rujukan agar tidak ada lagi pungutan liar, sekaligus memastikan dokter dan perawat di pelosok Palasa tetap siaga. Jangan sampai gedung Puskesmas mentereng, tapi pintunya lebih sering tertutup daripada terbuka.

Kita tunggu saja, apakah RDP ini hanya akan jadi sekadar forum "cuap-cuap", atau akan ada perubahn nyata di lapangan. Rakyat sudah terlalu sering diberi janji manis dalam bentuk kartu, tapi pahit saat harus dirujuk ke rumah sakit.

Dinas Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan di Parimo harus segera bangun. Sebelum kepercayaan masyarakat pada sistem kesehatan ini benar-benar ambruk berkeping-keping.

Legislator Chandra Setiawan Walk Out dari Paripurna, Protes Pejuang Pemekaran Parimo yang Dilupakan