Beban Pemeliharaan IKN Rp300 Miliar per Tahun Jadi Sorotan Ekonom, Perencanaan Pemerintah Dipertanyakan

Sulawesitoday - Apakah Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi "gajah putih" yang terus menggerogoti anggaran? Kekhawatiran itu menyeruak setelah terungkapnya angka fantastis: biaya pemeliharaan infrastruktur dasar di IKN menembus Rp300 miliar setiap tahun. Angka ini sontak memicu sorotan tajam dari kalangan ekonom, yang menilai perencanaan pemerintah dalam proyek ambisius ini perlu dievaluasi ulang secara serius.

Bukan rahasia lagi bahwa proyek pemindahan ibu kota kerap diwarnai dinamika dan pro-kontra. Namun, ketika biaya pemeliharaan melambung tinggi bahkan sebelum kota itu sepenuhnya dihuni, pertanyaan besar pun muncul. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira, tak menahan diri. Menurutnya, biaya setinggi langit ini adalah indikasi nyata dari perencanaan yang kurang matang dan tergesah-gesah. "Ini hasil dari kebijakan yang tergesah-gesah, dengan perencanaan yang tidak matang. Akibatnya, biaya pemeliharaan infrastruktur yang belum sepenuhnya termanfaatkan justru membebani APBN," kata Bhima, seperti dikutip pada Kamis (10/7/2025).

Bhima menekankan pentingnya transparansi. Pemerintah, lanjutnya, mesti menjelaskan secara rinci ke mana saja kucuran dana pemeliharaan Rp300 miliar itu mengalir. Mulai dari jalan utama, penerangan jalan, taman-taman asri, sistem drainase, hingga fasilitas umum lainnya, semuanya perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi ini esensial agar masyarakat dapat menilai apakah biaya jumbo itu sebanding dengan tingkat pemanfaatan fasilitas di IKN.

Otorita IKN sendiri menjelaskan, alokasi anggaran saat ini memang difokuskan untuk perawatan infrastruktur dasar yang telah rampung, semisal jalan protokol, area hijau yang mulai menata diri, serta sistem drainase dan penerangan. Mereka juga memproyeksikan bahwa biaya ini akan terus membengkak seiring bergulirnya pembangunan tahap kedua dan ketiga. Sebuah "tagihan" yang nampaknya akan terus membesar seiring waktu.

Situasi ini tak pelak memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah mengkaji ulang skema pendanaan IKN. Beban APBN yang berkelanjutan menjadi momok yang harus dihindari, terutama mengingat belum adanya kepastian penuh kapan pusat pemerintahan akan benar-benar berpindah ke tanah Nusantara.

Di tengah riuhnya sorotan dan tantangan, pemerintah tetap berdiri teguh dengan optimisme. Proyek IKN diyakini bakal berjalan sesuai target. Namun, di balik optimisme itu, tantangan pendanaan—terutama minimnya injeksi dari investor swasta—masih menjadi kerikil tajam yang menghambat laju pembangunan ibu kota baru. Akankah IKN mampu mewujudkan mimpi atau justru menjadi beban fiskal berkepanjangan? Waktu yang akan menjawab.

Baca Juga: Lebih dari Sekadar Pesta Seni, Parigi Fest Jadi Jantung Identitas Daerah Parigi Moutong - Dorong Ekonomi Lokal dan Talenta Muda