Susi Pudjiastuti Sebut Izin KJA di Pangandaran Gila, Bahayakan Lingkungan dan Picu Konflik

Sulawesitoday - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memilih walk out dari sebuah forum publik. Protesnya tegas. Keputusan pemerintah memberi ijin pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur dinilai sebagai langkah mundur.

Ruangan Kantor Samsat Pangandaran, Rabu (6/8), menjadi saksi bisu. Diskusi tentang keberlanjutan laut memanas. Di tengah hadirin, Susi tak bisa lagi menahan diri. Ia berdiri. Ia angkat bicara. Susi sampaikan penolakan. Ia nilai proyek KJA akan merusak ekosistem laut. Juga merugikan nelayan lokal.

"Mereka diberi ijin di 200 meter dari pantai. Itu gila. Secara peraturan pun sudah salah," tegas Susi. Lalu ia berbalik. Ia tinggalkan ruangan. Hening. Pernyataan itu seperti tamparan. Ia meluapkan kekecewaannya.

Tak hanya forum tatap muka. Kekecewaan itu mengalir ke ruang digital. Pada pukul 09.46 WIB di hari yang sama, Susi mengunggah perasaannya di akun media sosial X. Ia sampaikan perasaannya sebagai rakyat. Ia merasa sangat-sangat prihatin. Juga luar biasa terluka. Unggahan itu langsung ia tandai. Tujuannya ke Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, dan Gubernur Jawa Barat. Sebuah pengaduan terbuka.

Proyek ini tetap diloloskan. Padahal, sebelumnya telah mendapat penolakan dari warga setempat. Menurut Susi, proyek ini bukan hanya soal ekosistem. Ini juga tentang hajat hidup masyarakat. Ia khawatir ada konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat di sana bergantung hidup dari laut.

Padahal, selama ini Pantai Timur Pangandaran sudah dimanfaatkan masyarakat. Fungsinya untuk pariwisata. Untuk nelayan tradisional. Juga untuk konservasi lingkungan. Masuknya investasi KJA skala besar adalah luka. Sebuah langkah mundur. Ini mencederai semangat perlindungan pesisir.

"Saya mohon dan desak agar ijin KJA di Pantai Timur Pangandaran dicabut," ujar Susi. Ini menyangkut keberlanjutan lingkungan. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi. Belum ada suara dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Suara Susi dibiarkan menggantung.

Baca Juga: Kolaborasi Bersejarah Sulteng-DKI Jakarta, Nelayan dan Petani Kini Punya Pasar Utama di Ibu Kota