Pakar Sebut Klarifikasi Seskab Teddy soal Bencana Sumatera Tutup Ruang Hoaks dan Spekulasi Negatif

Sulawesitoday - Penjelasan detail Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait penanganan bencana di Sumatera dinilai tepat waktu. Langkah ini menutup ruang spekulasi negatif yang berkembang di publik.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai Seskab Teddy memberikan transparansi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi komprehensif menjadi kunci meredam keresahan.

"Ada momentum luar biasa," ujar Trubus, Selasa (23/12/2025). "Pemerintah menjelaskan fakta penanganan bencana. Ini membantah narasi tidak optimal."

Trubus menekankan, pemerintah bergerak cepat. Namun luasnya wilayah terdampak menciptakan tantangan tersendiri. Koordinasi antar-lembaga menjadi krusial.

Mengapa Tidak Ada Status Bencana Nasional?

Pertanyaan ini kerap muncul. Publik membandingkan dengan Tsunami Aceh 2004 yang ditetapkan bencana nasional.

Trubus menjelaskan konteks berbeda. Tahun 2004, Badan Nasional Penanggulangan Bencana belum terbentuk. Anggaran APBD untuk tanggap darurat juga belum tersedia.

"Saat itu pilihan cuma satu," kata Trubus. "Tetapkan bencana nasional karena keterbatasan struktural."

Kini infrastruktur kelembagaan lebih kuat. BNPB sudah berfungsi optimal. Setiap daerah memiliki alokasi anggaran darurat. Kemandirian pemda seharusnya lebih baik.

"Harusnya pemda lebih siap," tambah Trubus. "Dari prabencana hingga pascabencana."

Kritik untuk Kemandirian Daerah

Kondisi Sumatera menandakan kelemahan. Pemerintah daerah belum optimal dalam mitigasi bencana. Baik saat kejadian maupun setelahnya.

Trubus memberi contoh konkret. Di Yogyakarta, warga sudah terlatih. Saat Gunung Merapi meletus, tidak ada kepanikan massal. Warga tahu jalur evakuasi.

"Lumajang juga begitu," imbuh Trubus. "Ketika Semeru meletus, evakuasi berjalan tertib. Itu hasil sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan."