PSN NEPIE Parigi Moutong, Janji Energi Hijau di Tengah Ancaman Konflik Sosial

Sulawesitoday - Parigi Moutong, khususnya Kecamatan Siniu, kini punya mimpi besar. Namanya mentereng: Proyek Strategis Nasional (PSN). Lewat kawasan industri Neo Energi Parimo Industrial Estate (NEPIE), nikel bukan lagi sekadar tanah merah yang dikirim mentah-mentah ke luar negeri. Targetnya tinggi: memproduksi material baterai kendaraan listrik hingga unit mobilnya sekalian.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, sangat percaya diri dengan konsep ini. Beliau menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukan tanpa alasan; proyek ini diklaim sebagai industri hijau yang ramah lingkungan. Gubernur tidak ingin Parimo menjadi "Morowali kedua" yang selama ini identik dengan polusi asap akibat penggunaan batu bara yang masif.

“Saya bilang saya tidak inginkan kalau di Parigi itu seperti di Morowali. Morowali itu kan asap, batubara. Kalau ini tidak,” tegas gubernur.

Listrik untuk industri ini direncanakan bersumber dari air. PLTA Banggaiba di Kabupaten Sigi, dengan kapasitas 145 megawatt, disiapkan khusus untuk menyuplai energi bersih ke kawasan NEPIE. Dengan energi dari air, biaya produksi diharapkan bisa ditekan dan dampak lingkungan diminimalisir.

Di belakang proyek raksasa ini berdiri PT Anugrah Neo Energy Materials atau Neo Energy. Perusahaan ini bukan pemain kemarin sore; mereka sudah merintis jejak di Morowali sejak 2007. Kini, Neo Energy bahkan dikabarkan sedang bersiap melantai di bursa saham melalui proses IPO untuk memperkuat rantai pasok baterai global.

Strategi bisnisnya terlihat rapi: integrasi hulu dan hilir. Morowali berperan sebagai kawasan hulu yang mengolah nikel menjadi produk setengah jadi, kemudian hasilnya dikirim ke Parigi Moutong untuk diproses lebih lanjut hingga menjadi produk akhir yang bernilai tinggi.

Namun, di mana ada proyek besar, di situ biasanya ada riak di bawah. Parigi Moutong selama ini dikenal sebagai lumbung pangan dengan sektor pertanian dan perikanan yang menyumbang rata-rata 42,4 persen bagi ekonomi daerah. Ada kekhawatiran industri ekstraktif ini justru akan mematikan sektor pangan karena perebutan lahan dan air.

Masalah klasik pun mulai muncul: pembebasan lahan. Hingga kini, penyelesaian ganti rugi lahan dikabarkan masih mandek dan berpotensi memicu konflik sosial yang berkepanjangan.

“Kami mendukung PSN, tetapi negara juga harus hadir menyelesaikan masalah di bawah. Seluruh lahan yang masuk kawasan PSN wajib diselesaikan, siapa pun perusahaannya,” ujar Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto.

Dukungan politik memang kuat, tapi pengawasan lingkungan tidak boleh kendur. Aktivis lingkungan mengingatkan bahwa jargon "industri hijau" jangan sampai hanya menjadi tameng politik. Meskipun penggunaan batu bara dikurangi, rencana pengolahan nikel kadar rendah tetap menggunakan teknologi HPAL yang menghasilkan limbah sisa pengolahan atau tailing dalam volume masif. Jika tidak dikelola dengan sangat ketat, Teluk Tomini yang kaya akan terumbu karang bisa menjadi taruhannya.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah belum maksimal. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dianggap cenderung pasif dan reaktif, hanya bertindak sebagai pelaksana teknis kebijakan pusat tanpa regulasi lokal yang kuat untuk melindungi kepentingan warga. Belum ada forum komunikasi yang efektif untuk menjembatani antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat lokal.

Kini, Parigi Moutong berada di persimpangan jalan. Apakah proyek nasional ini benar-benar akan membawa kesejahteraan masa depan bagi rakyatnya, atau justru menambah daftar panjang kerusakan sosial-ekologis di bumi Sulawesi?.

Baca Juga: Geger Emas Digital China, Skandal Rp23,5 Triliun - Tips Investasi Aman