Tantangan Terbuka
Lita tidak main-main. Dia tahu Hendrik lapor polisi. Bukannya takut, Lita malah menantang.
"Kamu mau laporkan saya juga? Silakan. Aku tunggu," tantangnya.
Bahkan, Lita membawa-bawa institusi tinggi: Mahkamah Konstitusi (MK). Dia ingin ada ketegasan agar orang-orang "selengean" seperti ini tidak merusak citra program negara.
Mungkin Lita merasa, jika pola komunikasi mitra MBG seperti Hendrik dibiarkan, program bagus ini bisa rontok kredibilitasnya. Digoreng sana-sini. Jadi komoditas politik yang tak habis-habis.
Dilema Juknis
Di sisi lain, Hendrik punya pembelaan. Dia merasa video itu dipotong atau diberi narasi tanpa izin. Soal uang Rp6 juta? Dia bersikeras itu konstitusional. Ada aturannya di BGN.
Mungkin Hendrik benar secara administratif. Tapi dia alpa secara komunikasi publik.
Di dunia teknologi dan informasi sekarang, perception is reality. Persepsi adalah kenyataan. Kalau orang melihat Anda pamer uang di tengah program sosial, orang tidak akan tanya "mana juknisnya?". Orang akan tanya "di mana empati Anda?".
Hendrik ingin keadilan. Lita ingin etika.
Dua-duanya akan bertemu di ranah hukum jika Hendrik benar-benar "gas pol". Kita lihat saja nanti tanggal 26 Maret. Apakah laporan itu akan mendinginkan suasana, atau justru membakar api yang lebih besar.
Yang jelas, urusan perut memang sensitif. Jangan ditambah dengan goyangan yang provokatif.
Seteru Joget Rp6 Juta, Hendrik Irawan Bela Nama Baik BGN dan Program Makan Gratis
Artikel Terkait
Satu Genggaman! OpenAI Siapkan Aplikasi Terpadu ChatGPT dan Atlas untuk Saingi Anthropic
Viral! Bukan Cuma Jago Drill, Central Cee Sibuk Bungkus Paket Lebaran Lansia di Singapura
WFH Jadi Jurus Pemerintah Tekan Konsumsi BBM Pasca Lebaran 2026 Akibat Konflik Hormuz
Lupakan Antre BBM! Peneliti Pohang Temukan Rahasia Baterai EV Jarak Jauh Skala Mikro
Seteru Joget Rp6 Juta, Hendrik Irawan Bela Nama Baik BGN dan Program Makan Gratis