Hanya 30 Persen! Aturan Ketat UU HKPD Paksa Pemda Efisiensi Belanja Pegawai Mulai Sekarang

Sulawesitoday - Bayangkan sebuah restoran yang keuntungan per bulannya mencapai 100 juta rupiah. Namun, dari 100 juta itu, 70 jutanya habis hanya untuk gaji koki, pelayan, dan petugas kebersihan. Sisa 30 jutanya, apa bisa untuk renovasi restoran, beli peralatan baru, atau promosi? Tentu tidak. Restoran tersebut bisa dibilang "hidup segan mati tak mau".

Ternyata, kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di dunia bisnis, tetapi juga di pemerintahan daerah di Indonesia. Banyak pemerintah daerah yang sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya habis hanya untuk membayar gaji pegawai. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat terbatas.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Pusat akhirnya mengambil langkah tegas. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia diwajibkan untuk membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

Kebijakan ini bukan main-main. Pemda diberi waktu paling lambat lima tahun sejak UU tersebut disahkan pada 2022 untuk menyesuaikan anggaran mereka. Artinya, pada tahun anggaran 2027, aturan ini harus sudah dipenuhi sepenuhnya. Jika tidak, Pemda berpotensi menghadapi sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.

Lalu, apa saja yang termasuk dalam komponen belanja pegawai? UU HKPD secara tegas menyebutkan bahwa belanja pegawai mencakup gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Daerah, hingga anggota DPRD. Namun demikian, ada pengecualian tertentu. Komponen ini tidak termasuk tunjangan guru yang bersumber dari transfer ke daerah (TKD), sehingga perhitungannya memiliki kekhasan tersendiri.

Kebijakan ini tentu saja menuai pro dan kontra. Di satu sisi, langkah ini dinilai perlu untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Dengan menekan belanja rutin, Pemda diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini juga membuka peluang adanya penyesuaian batas persentase melalui keputusan menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, sehingga implementasinya tetap dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal nasional maupun daerah.

Di sisi lain, kebijakan ini memicu kekhawatiran di berbagai pihak. Banyak daerah yang saat ini masih memiliki porsi belanja pegawai jauh di atas ambang batas yang ditetapkan. Bahkan, tidak sedikit daerah yang menghabiskan lebih dari 40 persen APBD hanya untuk gaji aparatur. Kondisi ini umumnya terjadi di daerah dengan APBD kecil serta daerah yang mengalami peningkatan tenaga honorer setiap pergantian kepala daerah.

Jika aturan ini diterapkan secara kaku tanpa solusi konkret, dikhawatirkan dampaknya akan meluas ke berbagai sektor sosial. Terutama bagi tenaga non-ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pembatasan belanja pegawai berpotensi memicu pengurangan tenaga PPPK, terutama yang berstatus paruh waktu. Padahal, banyak PPPK yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Jika terjadi pengurangan besar-besaran, tentu akan berdampak sosial luas di daerah.

Beberapa daerah bahkan mulai bergerak lebih awal dengan melakukan efisiensi anggaran. Misalnya, dengan mengurangi tambahan penghasilan pegawai (TPP) serta menata ulang struktur belanja agar lebih proporsional dan berkelanjutan. Sejumlah Pemda juga kini mulai mencari solusi alternatif. Beberapa di antaranya mempertimbangkan pengurangan jam kerja atau penyesuaian gaji bagi PPPK paruh waktu sebagai langkah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Meskipun bukan pilihan ideal, ini bisa menjadi jalan tengah agar tidak terjadi gejolak sosial.

Muncul pula desakan agar pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan ini. Bahkan, ada usulan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna menunda implementasi aturan tersebut. Opsi lain yang berkembang adalah pengalihan beban gaji PNS dan PPPK penuh waktu ke pemerintah pusat. Namun demikian, langkah ini memiliki konsekuensi besar terhadap kewenangan daerah dalam mengelola kepegawaian. Daerah dipastikan akan kehilangan sebagian kewenangannya dalam pengelolaan kepegawaian, mulai dari penentuan jabatan hingga mutasi pegawai.

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Pemda kini dituntut bergerak cepat. Tidak hanya untuk memenuhi aturan, tetapi juga untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini memang terasa pahit, namun ibarat obat, ia diperlukan untuk menyembuhkan penyakit kronis yang selama ini menghambat pembangunan di daerah. Semoga, dengan kebijakan ini, Pemda dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien dan efektif, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

PPPK Paruh Waktu Bekerja dalam Ketidakpastian Hukum, DPRD Parimo Desak Pemda