ICCN Desak Reformasi Aturan, Jangan Nilai Karya Kreatif Pakai Kacamata Proyek Fisik!

Sulawesitoday - Heboh benar. Soal video profil desa itu. Sampai ke urusan aparat. Sampai ke urusan audit.

Saya membaca pernyataan Tb Fiki C Satari. Beliau Ketua Umum ICCN (Indonesia Creative Cities Network). Kalimatnya tertata, tapi isinya tajam: kita ini sedang gagap. Indonesia ingin lari ke ekonomi kreatif, tapi kakinya masih terikat tali sepatu ekonomi semen dan batu bata.

Inilah masalahnya.

Selama ini, sistem pengadaan barang dan jasa di negara kita—dari pusat sampai ke desa—masih memakai kacamata kuda. Kacamata proyek fisik. Kalau bikin jembatan, hitungannya jelas. Berapa sak semen, berapa batang besi, berapa hari kerja kuli. Begitu jembatan jadi, diaudit. Kalau semennya kurang, itu korupsi.

Tapi, bagaimana kalau yang dibeli adalah "ide"? Bagaimana kalau yang dipesan adalah "kreativitas"?

Menimbang Harga Sebuah Rasa

Fiki Satari benar. Produk kreatif itu bukan cuma soal kamera merk apa atau berapa jam editing. Di sana ada keringat gagasan. Ada intelektual yang mahal harganya. Ada manajemen produksi yang rumit.

Bayangkan begini. Ada dua orang membuat video profil desa.

Si A: Pakai kamera paling mahal, tapi hasilnya hambar. Hanya gambar orang rapat dan sawah yang gitu-gitu saja.

Si B: Pakai kamera seadanya, tapi dia punya "rasa". Dia tahu sudut mana yang bikin desa itu terlihat seperti surga. Dia tahu musik apa yang bikin penonton merinding.

Secara fisik, biaya Si A mungkin lebih besar. Tapi secara dampak, karya Si B jauh lebih sakti. Nah, sistem pengadaan kita biasanya bingung menilai Si B. "Lho, kok harganya mahal? Kan cuma syuting sebentar?"

Itulah cara pikir ekonomi konstruksi. Menilai karya seni pakai meteran bangunan.

Perlu "Kitab" Baru

ICCN melihat peristiwa ini sebagai momentum. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk berbenah. Fiki mendorong adanya dialog nasional. Antara siapa? Pelaku kreatif, pemerintah, auditor, sampai penegak hukum.