Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Pengawasan Orang Asing di Tengah Pilkada 2024, impora Lakukan Langkah Cepat!

Sulawesitoday - Dalam menghadapi Pilkada serentak pada 27 November 2024, pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Sulawesi Tengah menjadi prioritas utama. Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) baru saja menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Sutan Raja Hotel. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas dan keamanan, terutama untuk menghindari potensi gangguan yang mungkin terjadi dari pihak asing.

Hermansyah Siregar, melalui Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran, menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi, mulai dari TNI/Polri hingga Badan Intelijen Daerah. Sinergi ini dianggap esensial dalam memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing tidak mengganggu proses demokrasi. “Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing menjelang Pilkada ini perlu ditingkatkan untuk mencegah hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban,” ujar Hermansyah.

Baca Juga: Kemenkumham Sulteng Gelar Ujian Calon Notaris, Perjuangan Menjadi Penjaga Kepastian Hukum

Rapat Timpora kali ini bukan sekadar rutinitas administratif. Isu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mungkin melibatkan warga negara asing menjadi salah satu fokus. Potensi adanya warga asing yang terdaftar sebagai pemilih tentu menjadi ancaman terhadap legitimasi demokrasi lokal. Ini bisa disebabkan oleh kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh warga asing, yang mungkin tidak seharusnya diberikan hak pilih.

Dalam sambutannya, Hermansyah juga menyoroti betapa pentingnya menyamakan persepsi dalam pengawasan ini. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan tanpa intervensi pihak asing. “Kepemilikan hak pilih ini perlu dikawal dan dipastikan bahwasanya dalam pelaksanaan proses demokrasi pemilihan kepala daerah 2024 tidak terdapat keterlibatan suara warga negara asing,” tegasnya.

Rapat Timpora juga menjadi wadah untuk bertukar informasi mengenai perkembangan terbaru di lapangan. Dengan menghadirkan berbagai elemen, mulai dari Kejaksaan hingga Bea Cukai, rapat ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Koordinasi lintas sektor seperti ini sangat penting, terutama mengingat kompleksitas situasi keamanan di tengah persiapan Pilkada.

Selain itu, ancaman lain yang harus diwaspadai adalah aktivitas ilegal yang mungkin melibatkan orang asing di wilayah ini. Beberapa kejadian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan warga negara asing, jika tidak diawasi dengan ketat, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, apalagi di masa-masa sensitif seperti Pilkada. Namun, dengan adanya rapat Timpora ini, diharapkan bahwa langkah-langkah pengawasan yang diambil akan cukup tangguh untuk menanggulangi risiko tersebut.

Melalui kolaborasi dan sinergi yang baik, Hermansyah berharap Timpora dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Setiap anggota Timpora diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi potensi ancaman dari warga negara asing, tetapi juga cepat bertindak jika ditemukan indikasi yang mencurigakan. Dengan demikian, Pilkada 2024 di Sulawesi Tengah diharapkan bisa berlangsung dengan aman dan lancar, tanpa adanya gangguan eksternal.

Rapat ini juga menjadi bukti bahwa Kemenkumham Sulteng serius dalam menjaga integritas proses demokrasi. Meski tantangan dalam mengawasi keberadaan orang asing cukup besar, langkah-langkah yang dilakukan Timpora ini menunjukkan kesiapan dan komitmen pemerintah dalam mengamankan wilayah dari intervensi asing.