Rakhmat Renaldy Umumkan Kebijakan WFH Kemenkum Sulteng, Jamin Layanan Publik Tetap Lancar

Sulawesitoday - Di era digital yang terus berkembang, Kemenkum Sulteng tampil inovatif dengan menerapkan pola kerja fleksibel. Kebijakan baru ini memicu antusiasme dan optimisme, baik dari pegawai maupun masyarakat.

Rakhmat Renaldy, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, mengumumkan kebijakan strategis tersebut pada rapat di Ruang Garuda, Kamis (13/2/2025). Langkah ini diambil untuk mendukung efisiensi penggunaan anggaran secara menyeluruh.

Pegawai Kemenkum Sulteng kini akan bekerja dari kantor (WFO) mulai hari Senin hingga Kamis. Sementara itu, mereka melaksanakan WFH pada hari Jumat sesuai kebijakan WFH Kemenkum Sulteng.

Jam kerja ditetapkan mulai pukul 07.30 hingga 16.00 waktu setempat. Sistem ini memastikan setiap pegawai dapat bekerja secara optimal tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Layanan publik tetap menjadi prioritas utama. Masyarakat dapat mengakses layanan secara daring melalui kemenkum.go.id atau langsung datang ke kantor sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Inisiatif ini merupakan respons terhadap arahan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Kemenkum Sulteng. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum tertanggal 5 Februari 2025 menjadi landasan kebijakan tersebut.

Kebijakan fleksibel ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Hal ini membuktikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran dapat berjalan beriringan dengan peningkatan layanan.

Teknologi informasi pun dimanfaatkan secara maksimal. Setiap unit layanan di Kemenkum Sulteng dioptimalkan melalui sistem digital yang handal dan media sosial resmi.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan langsung, petugas tetap siap melayani di kantor. Kombinasi antara layanan daring dan langsung memastikan aksesibilitas yang tinggi.

Kebijakan ini juga membuka peluang bagi inovasi di instansi lain. Adaptasi digital yang diterapkan menjadi contoh nyata dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Rakhmat Renaldy mengimbau semua pihak untuk mendukung kebijakan baru ini. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak mengurangi kualitas layanan,” ujarnya.

Baca Juga: Eksekusi Lahan Mamuju Memanas, Eksekusi Rumah dan Tanah Ditangguhkan

Implementasi pola kerja fleksibel di Kemenkum Sulteng menunjukkan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Langkah ini menginspirasi banyak pihak untuk mengubah paradigma kerja konvensional.

Dengan sistem kerja yang baru, Kemenkum Sulteng berhasil menjaga kecepatan dan ketepatan layanan publik. Inovasi ini membuktikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkatkan performa instansi.