Sulawesitoday - Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) honorer dan mahasiswa kesehatan di Gorontalo melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Gorontalo pada Sabtu (19/10/2024). Mereka menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aksi tersebut bukan sekadar keributan di jalan, tetapi lebih merupakan seruan nyata dari mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi namun belum diakui secara penuh oleh sistem.
Di tengah teriakan lantang dan spanduk bertuliskan "COVID Datang Kami Lawan, PPPK Datang Kami Dibiarkan," para demonstran menyuarakan frustrasi mereka. Salah satu orator, Ali Aguspriyanto Yunus, Koordinator Lapangan Aliansi Tenaga Kesehatan dan Mahasiswa Kesehatan Gorontalo, dalam orasinya mengatakan, "Hari ini kita turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran, menagih keadilan atas kebobrokan yang terjadi, khususnya di Provinsi Gorontalo." Kata-kata ini menjadi gambaran jelas akan kekecewaan yang mendalam.
Baca Juga: Upaya Salip Berujung Tabrakan: Kecelakaan Toyota Calya Vs Truk Kontainer di Tol Makassar
Yang menarik, banyak dari mereka yang ikut aksi ini sudah mengabdi selama lebih dari satu dekade. Ali menambahkan, “Banyak honorer nakes di Gorontalo yang sudah 14 tahun mengabdi di rumah sakit dan Puskesmas, namun sampai sekarang belum ter-cover di PPPK.” Tuntutan ini bukan hal sepele, mengingat mereka telah berada di garis depan selama krisis pandemi COVID-19, namun seolah diabaikan ketika kesempatan untuk pengangkatan PPPK datang.
Ada tiga poin utama yang disuarakan dalam aksi ini: pertama, meminta agar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ter-cover dalam seleksi PPPK; kedua, menghentikan sementara proses seleksi PPPK yang sedang berjalan; dan ketiga, mempercepat pembentukan peraturan gubernur (Pergub) terkait kesejahteraan nakes di Gorontalo. Tuntutan-tuntutan ini dianggap sangat mendesak, terutama untuk mengakhiri ketidakpastian yang dialami ribuan nakes honorer.
Baca Juga: Polisi Dalami Kasus Ancaman Pembunuhan oleh Paman di Gorontalo, Bukti Rekaman dan Chat Jadi Kunci!
Aksi ini tidak hanya menjadi ajang untuk menyampaikan tuntutan, tetapi juga sebagai simbol perjuangan mereka dalam mengawal hak-hak yang belum terpenuhi. Sementara proses seleksi PPPK berjalan di banyak tempat, di Gorontalo justru menjadi cerita lain. Banyak nakes yang merasa "tertinggal" dari kesempatan tersebut, dan perjuangan mereka seolah terus diperlama oleh regulasi yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Bagaimana tanggapan pemerintah? Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi yang diterima dari pihak terkait. Ketidakpastian ini hanya memperkuat tekad para nakes untuk terus mengawal perjuangan mereka.
Sebagaimana diungkapkan oleh seorang peserta aksi, “Kami hanya ingin apa yang menjadi hak kami diakui dan dihormati.”
Meski begitu, aksi ini kemungkinan hanya awal dari perjalanan panjang. Jika tuntutan tidak segera diakomodasi, bukan tidak mungkin gelombang unjuk rasa akan semakin meluas. Para nakes Gorontalo, yang telah lama terabaikan, kini ingin suara mereka didengar.