Bupati Sutinah: PPPK yang Malas Tak Akan Lolos, Wajib Evaluasi Sekarang

Sulawesitoday - Dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Kabupaten Mamuju akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Langkah ini disampaikan langsung oleh Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, pada Forum OPD yang digelar di Aula Kantor Bupati untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mamuju Tahun 2026.

Dalam keterangannya, Sutinah mengungkapkan bahwa belakangan ini telah banyak diterima laporan dan keluhan seputar kinerja para PPPK yang diduga tidak konsisten dalam menjalankan tugas.

“Kami telah mencatat sejumlah kasus di mana pejabat PPPK tampak jarang terlihat di tempat kerja, padahal kehadiran mereka sangat krusial dalam menunjang layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya dengan tegas.

Tak hanya menyatakan keprihatinan, Sutinah juga menegaskan bahwa fenomena ini membawa konsekuensi serius.

Pemerintah Kabupaten Mamuju diketahui telah melakukan penghematan pada belanja strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, demi mengalokasikan dana gaji yang berjumlah milyaran rupiah dari APBD.

“Pengeluaran yang besar ini seharusnya dapat mengemban harapan untuk meningkatkan kualitas birokrasi, namun jika ternyata kinerja tidak sesuai ekspektasi, maka seluruh anggaran tersebut justru menjadi beban,” tambahnya.

Lebih jauh, Bupati menekankan perlunya peran aktif para camat dan kepala desa dalam mengawasi kinerja PPPK di masing-masing wilayah.

Dia meminta agar laporan terkait kehadiran dan pelaksanaan tugas segera disampaikan secara sistematis, agar pihak berwenang dapat melakukan evaluasi mendalam serta memberikan sanksi tegas bagi mereka yang terbukti lalai.

“Kami akan memastikan bahwa evaluasi ini berjalan secara objektif, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan anggaran yang berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sutinah.

Langkah evaluasi ini diharapkan tidak hanya sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga menjadi pendorong perbaikan sistem birokrasi di Kabupaten Mamuju.

Baca Juga: Kemenkum Sulteng Galakkan Akses Keadilan Gratis, Luncurkan Kerja Sama Strategis dengan 18 OBH

Dengan adanya sanksi tegas bagi PPPK yang tidak bekerja maksimal, diharapkan akan tercipta semangat baru dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berdampak positif bagi masyarakat.

Masyarakat kini menantikan hasil evaluasi ini sebagai bentuk pembenahan manajemen daerah, sekaligus sebagai upaya nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah di Mamuju.