Soal Tameme hingga Durian Ekspor, Eks Panja DPRD Parigi Moutong Angkat Bicara

Eks Panja menjelaskan bahwa istilah tameme itu justru lebih dulu muncul dari salah satu pihak — disampaikan dalam percakapan di grup WhatsApp yang bersifat publik. Bukan dari ruang sidang DPRD.

Panja hanya merespons. Bukan menginisiasi.

Dalam logika pun ini mudah dipahami: kalau seseorang lebih dulu menyebut sebuah istilah di ruang publik, wajar kalau orang lain kemudian merespons dengan istilah yang sama. Itu bukan provokasi. Itu konteks.

Tidak Anti-Investasi, Justru Pro-Tata Kelola

Eks Panja ingin ini digarisbawahi: rekomendasi mereka bukan untuk menghambat investasi.

Justru sebaliknya.

Mereka ingin agar tata kelola usaha di Parigi Moutong berjalan transparan dan akuntabel. Perizinan diurus sebagaimana mestinya. Rantai pasok komoditas ekspor — termasuk durian yang kini makin diperhitungkan di pasar internasional — dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Itu bukan hambatan. Itu fondasi.

Tanpa fondasi yang kuat, investasi yang masuk hari ini bisa roboh esok hari. Karena tidak ada kepastian hukum. Tidak ada perlindungan bagi pengusaha. Tidak ada jaminan bagi petani.

Eks Panja bahkan secara khusus menyampaikan dukungan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Parigi Moutong yang selama ini aktif mendorong pengembangan ekspor komoditas durian. Kontribusi mereka diakui. Peran mereka dihargai.

Geger Durian Parigi Moutong, Saat Panja DPRD Bongkar Remang-Remang Ekspor

Sinergi yang Diharapkan

Ada cita-cita yang lebih besar dari sekadar polemik ini.

Eks Panja berharap Pemerintah Daerah, DPRD, Kadin, dan Asosiasi Petani Durian Indonesia (APDURIN) bisa terus bergerak bersama. Membangun iklim investasi yang sehat. Kondusif. Dan berkelanjutan.

Durian Parigi Moutong bukan komoditas biasa. Ia punya potensi besar di pasar ekspor. Tapi potensi itu hanya bisa dimaksimalkan kalau semua pihak bermain dalam koridor yang sama.

Koridor hukum. Koridor tata kelola. Koridor kepercayaan.

Panja tidak menunjuk siapa-siapa.