Soal Tameme hingga Durian Ekspor, Eks Panja DPRD Parigi Moutong Angkat Bicara

Sulawesitoday - Ada yang merasa ditunjuk. Padahal tidak ada yang menunjuk.

Itulah inti dari apa yang ingin disampaikan Eks Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Setelah rekomendasi mereka dibacakan dalam Rapat Paripurna, sejumlah pihak bereaksi. Ada yang klarifikasi. Ada yang seolah membela diri. Padahal — menurut Panja sendiri — tidak ada nama yang mereka sebut.

Lantas kenapa ribut?

Pertanyaan itulah yang mendorong Eks Panja angkat bicara. Bukan untuk menyerang balik. Tapi untuk meluruskan.

Fungsi Pengawasan, Bukan Persekusi

Yushar, Pimpinan Panja, berbicara tegas soal inii.

"Rekomendasi yang kami sampaikan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola investasi di daerah, khususnya terkait kepatuhan terhadap aspek administrasi dan perizinan kegiatan usaha," kata Yushar dalam rilis resmi yang diterima, Sabtu 14 Maret 2026.

Jelas. Lugas. Tidak ada frasa yang menyebut nama orang, nama perusahaan, atau kelompok tertentu.

Panja menelusuri banyak aspek: legalitas usaha, kepatuhan administrasi perizinan, hingga tata kelola rantai pasok komoditas ekspor — khususnya durian — di Kabupaten Parigi Moutong. Semua itu adalah domain resmi pengawasan legislatif. Bukan gosip warung kopi.

Maka ketika ada pihak yang merespons seolah-olah rekomendasi itu menyasar mereka secara personal, Eks Panja pun heran.

Heran yang produktif, tentu. Karena dari situ lahir klarifikasi ini.

Pabrik dan Durian Melimpah, PAD Cekak - Kegelisahan Anleg Arnold di Meja Paripurna

Soal "Tameme" yang Jadi Bola Panas

Ada satu kata yang tiba-tiba menjadi polemik: tameme.

Kata itu ramai diperbincangkan. Dijadikan sorotan. Seolah Panja yang memulai.

Tapi faktanya tidak begitu.