Why Do You Bring People To Death Here?: Teguran Keras Saudi soal Haji Indonesia

Sulawesitoday - Jeddah bergetar. Bukan karena gempa, melainkan karena teguran keras dari tanah suci, ditujukan langsung ke Indonesia. Musababnya, data kesehatan jemaah haji tahun ini bak kertas lecek, jauh panggang dari api.

Puncaknya, Deputi Menteri Haji Arab Saudi melempar pertanyaan menusuk dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan haji 2025: “Why do you bring people to death here?”

Kuota haji 2026 yang dijanjikan, kini terancam dipangkas separuh, seperti pedang Damocles yang menggantung.

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Irfan Yusuf, tak bisa mengelak. Teguran itu, katanya, memang datang bak petir di siang bolong, disampikan langsung dalam forum resmi evaluasi di Jeddah, Selasa (10/6/2025).

Soal validitas data kesehatan jemaah, rupanya menjadi ganjalan utama bagi pemerintah Saudi. Mereka kaget, banyak jemaah yang diberangkatkan justru dalam kondisi sakit parah. Ada pula yang terenggut nyawa bahkan sebelum kaki menginjak Tanah Suci. Sebuah ironi, atau mungkin, kecerobohan.

Palu godam kedua datang, tak kalah mengejutkan. Irfan membisikan, Saudi mulai mengumbar wacana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga lima puluh persen untuk musim haji 2026. Angka yang menakutkan, jika benar-benar terjadi.

"Kuota resmi memang belum diumumkan. Biasanye setelah pelaksanaan haji selesai baru disampaikan," ujarnya, mencoba menenangkan. Namun, gejolak di balik layar sudah tercium.

Tak hanya urusan data dan kuota, pertemuan itu juga menelurkan kebijakan baru yang patut dicermati.

Pemerintah Saudi berencana membatasi jumlah penyedia layanan haji, alias syarikah, hanya maksimal dua perusahaan saja. Sebuah langkah efisiensi, atau mungkin, pengetatan yang lebih ketat.

Standar pelayanan pun akan diikat lebih erat, mulai dari urusan kesehatan, akomodasi, konsumsi, hingga prosesi ibadah dam. Semua dipermak, demi kenyamanan dan keselamatan jemaah.

Menyikapi ini, Indonesia tak tinggal diam. Irfan menegaskan, reformasi besar dalam manajemen haji akan segera digeber. Pembentukan gugus tugas atau task force bersama Arab Saudi, menjadi salah satu senjata andalan.

Sistem manajemen haji yang lebih transparan juga digaungkan, seolah menjadi mantra baru. Transisi pengelolaan haji dari Kementerian Agama ke BP Haji, diharapakan menjadi lokomotif perubahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah ini.

Baca Juga: Demi Haji, Tiga Pria Lintas Benua 8000 Km Naik Kuda, Hidupkan Kembali Jejak Leluhur

Evaluasi ini menjadi penanda, sebuah catatan tebal bagi Indonesia di tengah pusaran transisi tata kelola haji.