Sulawesitoday - Bangkok dan perbatasan Thailand dengan Kamboja, situasinya kini seperti bara dalam sekam, usai adanya dugaan operasi militer balasan. Lalu, langkah apa yang diambil pemerintah Thailand dalam menyikapi ketegangan ini?
Komando Pertahanan Perbatasan Chanthaburi dan Trat, Thailand, mengambil langkah tegas dengan mendeklarasikan status darurat militer atau martial law di dua provinsi yang berbatasan langsung dengan Kamboja, pada Jum'at (25/7/2025). Keputusan ini diambil menyusul laporan intelijen terkait adanya pergerakan pasukan Kamboja yang disinyalir telah menerobos tiga titik perbatasan dengan menggunakan persenjataan berat. Langkah ini diambil sebagai respons cepat, memberikan otoritas penuh kepada militer untuk mengambil keputusan strategis dalam situasi konflik yang meningkat.
Delapan distrik di Provinsi Chanthaburi yang meliputi Mueang Chanthaburi, Tha Mai, Makham, Laem Sing, Kaeng Hang Maew, Na Yai Am, dan Khao Khitchakut, serta satu distrik di Provinsi Trat yaitu Khao Saming, kini berada di bawah kendali darurat militer. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di wilayah tersebut.
Menyikapi perkembangan situasi yang cukup mengkhawatirkan ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok bergerak cepat. Sebuah imbauan resmi dikeluarkan pada Sabtu (26/7/2025), ditujukan khusus kepada WNI yang tinggal di daerah-daerah rawan konflik, utamanya di Provinsi Chanthaburi dan Trat.
“Selalu membawa identitas atau tanda pengenal, meningkatkan kewaspadaan, dan memantau perkembangan kondisi keamanan dari sumber-sumber resmi,” demikian bunyi keterangan resmi dari KBRI Bangkok. Selain itu, KBRI juga mengingatkan para WNI untuk senantiasa mematuhi hukum yang berlaku di Thailand, tetap tenang, dan mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah setempat.
Tidak hanya itu, KBRI Bangkok juga mengimbau agar WNI yang telah menetap lebih dari enam bulan di Negeri Gajah Putih untuk segera melakukan lapor diri. Langkah ini penting sebagai upaya pendataan dan memudahkan KBRI dalam memberikan bantuan atau informasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja ini menjadi perhatian serius, dan imbauan dari KBRI Bangkok diharapkan dapat memberikan panduan serta rasa aman bagi seluruh WNI yang berada di wilayah terdampak. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Bangkok terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan bantuan yang diperlukan.
Artikel Terkait
Gubernur Anwar Hafid Goda Investor Tiongkok dengan 6 Sektor Strategis, Sulteng Makin Diminati Asing
Program Kuota Internet Gratis Era Nadiem Diduga Korupsi, KPK Buka Penyelidikan Kerugian Negara Rp 1,5 Triliun
Seskab Teddy dan Menteri Imipas Bahas Transformasi Layanan Publik Transparan dengan 65 Ribu Pegawai
KPK Bongkar Dugaan Ridwan Kamil Sembunyikan Mercedes-Benz dan Royal Enfield Lewat Nama Pegawai
Hujan Deras dan Angin Kencang Hantam Palu-Sigi Sabtu Malam, Rumah Rusak di Huntap Pombewe Bikin Warga Panik