Sulawesitoday - Presiden Prabowo Subianto menabuh genderang perang. Dia tegas mengingatkan, tidak ada tempat bagi jenderal TNI maupun Polri yang melindungi tambang ilegal. Sebuah pernyataan yang begitu lugas, seolah menelanjangi rahasia umum di balik kerusakan alam dan kerugian negara yang menganga.
Peringatan itu ia sampaikan dalam Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD RI Tahun 2025. Prabowo berujar, siapapun di lingkaran kekuasaan, dari manapun jenderal itu berasal, tidak akan ada toleransi.
“Saya beri peringatan,” kata Prabowo lantang. Ia menyebut, “apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun... kami akan bertindak atas nama rakyat.” Sebuah ikrar yang tajam, seperti mata pisau hukum yang siap memotong jaring-jaring kekuasaan.
Tambang ilegal ini bukan sekadar cerita. Ini adalah fakta pahit. Berdasarkan laporan yang ia terima, ada 1.063 tambang ilegal. Potensi kerugiannya sungguh mencekik, minimal Rp300 triliun. Angka itu tak sekadar hitungan. Itu adalah dana yang seharusnya bisa membangun jalan, sekolah, atau rumah sakit untuk rakyat. Bukan mengalir ke kantong-kantong para backing.
Pemerintah juga tak tinggal diam. Selain menghadapi tambang ilegal, mereka berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektare kawasan hutan. Hutan itu digunakan untuk perkebunan sawit. Prabowo menuturkan, lahan ini melanggar aturan.
"Tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka," ujarnya. Para pelanggar bahkan tidak hadir saat dipanggil. Kini, setelah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 terbit, langkah penertiban massif dilakukan.
Komitmen Prabowo tidak berhenti di sana. Pungkasnya, dia juga mengingatkan seluruh anggota partai politik. Termasuk partainya sendiri, Gerindra. Jika terlibat korupsi, segeralah menjadi justice collaborator. Ini jalan terbaik.
"Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi," tegasnya. Prabowo memberi sinyal, keadilan harus merata. Di hadapan majelis yang terhormat, ia menegaskan garis lurus, tanpa pandang bulu. Sebuah langkah berani, di tengah bayang-bayang masa lalu.
Baca Juga: Prabowo Sebut Kenaikan Gaji Hakim 280 Persen, Pukulan Telak untuk Koruptor di Sidang Tahunan
Artikel Terkait
Lahan Pertanian Terancam! Pabrik Mobil Listrik Tiongkok dan Vietnam Bangun di Sawah Subang, Ini Kata Mentan
Pemangkasan Dana Pusat Picu PBB Naik Hingga 1000 Persen, Pemkot Palu Akui Perubahan NJOP
Pajak Bukan Zakat, Kenapa Anggota DPR PKB Ingatkan Sri Mulyani Hati-Hati?
Sekolah dasar Negeri 4 Parigi Jadi Titik Awal Launching Kegiatan Makan Bergizi Gratis, Perangi Stunting
Prabowo Sebut Kenaikan Gaji Hakim 280 Persen, Pukulan Telak untuk Koruptor di Sidang Tahunan