Satu Pekan Lagi, Perpres Makan Bergizi Gratis Ditargetkan Tuntas

• Apa Fokus Utama Pembenahan?

Pemerintah sudah mengidentifikasi akar masalah. Prasetyo menyebutnya dengan gamblang. "Data menunjukkan, permasalahan terjadi karena tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya," katanya. Bukan programnya yang salah. Tapi eksekusinya yang melenceng.

Fokus pembenahan tertuju pada mekanisme pelaksanaan. Standar penyajian makanan dikaji. Rantai distribusi bahan pangan ditelusuri. Prosedur keamanan pangan diperketat. Pengawasan ditingkatkan di semua titik. Dari dapur hingga meja makan anak-anak.

"Bukan programnya yang harus dihentikan, tapi kekurangannya yang harus diperbaiki," tegas Prasetyo. Filosofi ini menjadi pegangan. Kritik memang datang bertubi. Skeptisisme menguat. Tapi pemerintah memilih jalan pragmatis. Perbaiki yang rusak. Jangan hancurkan seluruhnya.

Evaluasi menyeluruh tengah berjalan. Setiap kasus keracunan diselidiki. Pola dianalisis. Celah diidentifikasi. Semua temuan akan dituangkan dalam regulasi baru. Perpres dan Inpres akan menjadi pagar pengaman. Agar tragedi tidak terulang.

• Bagaimana Respons Daerah?

Pertanyaan ini krusial. Program MBG bersifat nasional. Tapi eksekusinya di daerah. Tanpa dukungan pemda, program bisa mandek. Koordinasi pusat-daerah menjadi kunci. Regulasi baru akan memperjelas hal ini.

Zulhas menyinggung pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pusat. Detail belum terungkap. Tapi arahnya sudah tergambar. Daerah punya peran vital. Distribusi, pengawasan, hingga pelaporan. Semua membutuhkan keterlibatan aktif pemda.

Beberapa daerah sudah menunjukkan komitmen. Meningkatkan pengawasan. Memperketat standar vendor makanan. Melakukan inspeksi rutin. Tapi ada juga yang masih setengah hati. Regulasi baru diharapkan bisa mendorong keseragaman. Standar nasional berlaku di semua provinsi.

Peran pemda bukan sekadar pelaksana. Mereka garis depan program. Bersentuhan langsung dengan penerima manfaat. Feedback dari lapangan akan sangat berharga. Untuk perbaikan berkelanjutan.

• Kapan Implementasi Penuh Dimulai?

Timeline menjadi perhatian. Perpres ditarget selesai minggu ini. Lalu apa? Implementasi penuh kapan dimulai? Pemerintah belum memberikan tanggal pasti. Tapi sinyal sudah jelas. Segera setelah regulasi rampung.

Dadan Hindayana menyebut instruksi Presiden. Percepatan harus dilakukan. Banyak anak menunggu. Orang tua berharap. Penundaan bukan opsi. Evaluasi memang penting. Tapi tidak boleh jadi alasan melambat.

Prasetyo menambahkan perspektif berbeda. Perpres bukan prasyarat mutlak. Program sudah berjalan di beberapa daerah. Regulasi hanya menyempurnakan. Memberikan kerangka lebih kuat. Koordinasi lebih rapi.

Target ambisius pemerintah jelas. Meski diterpa badai kritik, program tetap melaju. Evaluasi berjalan paralel dengan implementasi. Bukan sekuensial. Ini strategi berani. Tapi juga berisiko tinggi.

• Apakah Anggaran Sudah Siap?

Pertanyaan klasik untuk program besar. MBG butuh dana tidak sedikit. Triliuan rupiah. Dari mana sumbernya? Bagaimana alokasinya? Pemerintah belum mendetailkan ini.

Yang jelas, komitmen politik sudah ada. Prabowo menempatkan MBG sebagai prioritas. Artinya dukungan anggaran harus mengikuti. APBN 2025 kemungkinan sudah mengakomodasi. Tapi detailnya menunggu regulasi rampung.

Transparansi anggaran jadi kunci kepercayaan publik. Masyarakat berhak tahu. Berapa alokasi per anak? Berapa untuk operasional? Berapa untuk pengawasan? Tanpa transparansi, skeptisisme akan menguat.