Dalam sistem lama, komisaris mendapat tantiem berdasarkan profit perusahaan. Semakin besar profit, semakin besar pula tantiem yang diterima. Sistem ini menciptakan insentif yang salah. Alih-alih mengawasi dengan ketat, komisaris justru ikut bermain dalam permainan angka. Mereka tidak lagi independen. Mereka menjadi bagian dari masalah.
Dengan menghapus tantiem, Danantara berharap komisaris bisa kembali ke fungsi asalnya: pengawasan. Bukan lagi mengejar profit pribadi dari kinerja perusahaan. Fungsi checks and balances akan berjalan sebagaimana mestinya.
-
Era Baru Transparansi BUMN
Komitmen Rosan ini bukan sekadar retorika. Ia menegaskan bahwa era "mempercantik buku" sudah berakhir. Di bawah kepemimpinannya, Danantara akan menerapkan standar akuntansi yang ketat. Transparan. Dan akuntabel. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi.
"Di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya, tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku," pungkasnya dengan tegas.
Langkah berani ini patut diapresiasi. BUMN adalah aset negara. Milik rakyat. Transparansi adalah hak publik. Ketika laporan keuangan dimanipulasi, kepercayaan publik yang dipertaruhkan. Investor domestik dan asing akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal. Reputasi Indonesia di mata internasional juga akan tercoreng.
Namun, tantangan ke depan tidak ringan. Resistensi dari internal BUMN bisa jadi sangat besar. Mereka yang selama ini menikmati sistem lama tentu tidak akan diam saja. Audit menyeluruh juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Auditor independen harus benar-benar independen. Tidak boleh ada intervensi politik atau bisnis.
Yang jelas, komitmen Rosan membuka lembaran baru dalam tata kelola BUMN Indonesia. Apakah ini akan menjadi awal dari reformasi sejati, atau hanya janji manis yang akan menguap di tengah jalan? Waktu yang akan menjawab. Tapi setidaknya, borok yang selama ini tersembunyi kini telah terbuka lebar. Dan itu adalah langkah pertama yang baik untuk penyembuhan.
Baca Juga: Prabowo Tegur Pejabat Lemah Iman: Keluarga Ikut Menderita Akibat Korupsi dan Penyimpangan Hukum
Artikel Terkait
Dugaan Bullying di Pesantren Parigi Moutong, Irawati: Pemerintah Harus Turun Langsung, Bukan Cuma Aparat
Brigjen Lamek Taplo Tewas di Kiwirok Papua, Operasi TNI Makin Intensif di Wilayah Kodap XV Ngalum Kupel
Tumpukan Uang Rp13 Triliun Penuhi Lobi Kejagung, Saksi Bisu Korupsi Sawit Terbesar
Rp13 Triliun Sitaan Korupsi Ekspor CPO Dialihkan ke Dana Beasiswa LPDP
Prabowo Tegur Pejabat Lemah Iman: Keluarga Ikut Menderita Akibat Korupsi dan Penyimpangan Hukum