Hapus Sekat di Kominfo, Bupati AST Minta Wartawan Majene Tidak Dibeda-bedakan

Sulawesitoday - Rupa-rupa isu di Majene akhirnya terang benderang. Terutama soal dapur anggaran di Dinas Kominfo. Selama ini, ada suara-suar sumbang. Katanya, dana publikasi media di sana titipan. Hasil "pokok pikiran" alias Pokir anggota dewan.

Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele (AST), rupanya gerah juga. Beliau merasa perlu meluruskan benang kusut itu.

Sabtu siang, di Rumah Jabatan Bupati, suasananya cair. Rombongan Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS) datang bertamu. Gayanya silaturahmi, tapi isinya klarifikasi.

"Saya tekankan bahwa anggaran di Kominfo itu bukan Pokir," tegas Bupati AST. Kalimatnya tandas. Tanpa ragu.

Menurutnya, dana itu murni pos anggaran instansi. Memang disiapkan untuk bermitra dengan media. Bukan titipan siapa-siapa.

Bupati ingin urusan media ini profesional. Tidak boleh ada pilih kasih. Tidak boleh ada kasta-kasta di antara pemburu berita. Semua yang berkontribusi membangun daerah lewat tulisan harus dirangkul.

"Saya harapkan kepada Kepala Dinas Kominfo agar tidak membeda-bedakan wartawan," perintahnya. Pesan ini ditujukan langsung untuk jajarannya. Tegas.

Bagi AST, wartawan adalah kawan seiring. Mitra dalam mengawal pembangunan. Kalau medianya dibeda-bedakan, informasinya bisa tersumbat. Atau malah miring sebelah.

Ketua IJS Majene, Syamsuddin Kamal, tampak lega. Penjelasan langsung dari orang nomor satu di Majene itu dianggap sebagai oase. "Penjelasan beliau memberikan kejelasan bagi kami semua terkait tata kelola anggaran media," kata Syamsuddin.

Diskusi pun mengalir. Dari soal anggaran, merembet ke soal transparansi. Intinya satu: pemerintah butuh media, media butuh keterbukaan.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya dapat kabar burung. Tapi informasi yang akurat dan merata. Tanpa perlu curiga ini titipan siapa atau pesanan siapa.

Bukan Sekadar Kenyang, SPPG Tammerodo Jaga Mutu MBG untuk Siswa di Tammerodo Sendana