Sulawesitoday - Jarum jam terus bergerak. Pemerintah memasang target ambisius. Regulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus rampung dalam satu pekan ke depan. Bukan janji kosong. Ini komitmen keras. Bentuknya Peraturan Presiden sekaligus Instruksi Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan angkat bicara. Kamis, 2 Oktober 2025. Lokasi di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta. Konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG berlangsung. Zulhas tegas menyampaikan target. "Mengenai tata kelola program MBG, mudah-mudahan satu minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres," ujarnya lantang.
Program besutan Presiden Prabowo Subianto ini memang tengah disorot. Kasus keracunan makanan menghantui. Evaluasi menyeluruh berjalan. Namun pemerintah tidak mundur. Regulasi justru dipercepat. Tujuannya jelas: memperkuat koordinasi antarinstansi.
-
Mengapa Regulasi Ini Mendesak?
Pertanyaan ini mengambang di ruang publik. Jawabannya terletak pada kompleksitas program. MBG melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga terkait. Tanpa aturan jelas, tumpang tindih kewenangan mengintai. Distribusi makanan bisa kacau. Keamanan pangan terancam.
Zulhas mengakui hal ini. Pria yang akrab dipanggil Zulhas itu menjanjikan kejelasan. "Nanti bagian tugas antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan koordinasi seperti apa akan kita selesaikan dalam satu minggu ini," tambahnya. Detail lengkap memang belum dibuka. Tapi arahnya sudah terlihat. Pembagian peran akan dipertegas. Koordinasi ditata ulang.
Regulasi ini bukan sekadar dokumen administratif. Ini blueprint besar. Pedoman eksekusi di lapangan. Tanpanya, program sekaliber MBG seperti kapal tanpa kemudi. Bergerak tanpa arah pasti.
-
Apakah Program Akan Dihentikan?
Rumor beredar luas. Program MBG akan disetop. Kasus keracunan jadi alasan. Tapi pemerintah membantah keras. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberikan klarifikasi tegas. Minggu yang sama, 2 Oktober 2025. Lokasi masih sama.
"Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan, karena banyak anak dan orang tua yang menantikan program ini," kata Dadan dengan nada pasti. Pesan dari Prabowo jelas. Program harus tetap berjalan. Bahkan dipercepat implementasinya.
Evaluasi memang berlangsung. Tapi bukan untuk membunuh program. Justru untuk menghidupkannya lebih baik. Sistem distribusi dikaji ulang. Pengawasan diperketat. Standar keamanan pangan ditingkatkan. Semua demi mencegah pengulangan tragedi keracunan.
Dadan menegaskan sikap pemerintah. "Evaluasi yang dilakukan saat ini bukan untuk menghentikan, melainkan untuk memperbaiki," tegasnya. Logikanya sederhana. Jangan buang bayi bersama air mandinya. Perbaiki yang salah. Pertahankan yang benar.
-
Siapa Saja yang Terlibat dalam Penyusunan?
Proses penyusunan regulasi bukan pekerjaan satu lembaga. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkap fakta ini. Minggu, 5 Oktober 2025. Lokasi di kawasan Monas, Jakarta. Prasetyo memberikan kepastian baru. "Minggu ini harus selesai," katanya tegas.
Mantan anggota DPR itu menjelaskan kompleksitas proses. Lintas kementerian terlibat. Masukan dari publik diserap. Pemangku kepentingan didengar. Semua demi satu tujuan: kesempurnaan regulasi. "Kita ingin program ini berjalan sebaik-baiknya. Hal-hal yang kurang akan kita perbaiki," tuturnya.
Prasetyo membantah anggapan keliru. Seolah program tidak berjalan karena Perpres belum ada. "Minggu ini harus selesai. Tapi bukan karena Perpres belum ada, kemudian program tidak jalan. Kan tidak," ujarnya. Program tetap berjalan. Regulasi hanya menyempurnakan.
Keterlibatan banyak pihak memang memperlambat. Tapi ini bukan kelemahan. Justru kekuatan. Regulasi yang lahir akan komprehensif. Menyentuh semua aspek. Dari hulu hingga hilir.