Gara-gara LPJ BOS Macet, Nilai SKP Kepala Sekolah di Parigi Moutong Terancam Jeblok

Sulawesitoday - Dulu, jadi kepala sekolah itu tenang. Cukup urus guru dan murid. Sekarang tidak bisa lagi. Ada "monster" baru yang harus dijinakkan: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Salah urus administrasi, urusannya bisa panjang. Bukan cuma pusing, tapi karir bisa macet total.

Itulah pesan kuat yang dilempar Sunarti, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong. Dia tidak sedang menakut-nakuti. Dia sedang bicara fakta. Di tangannya, sudah ada daftar nama kepala sekolah yang nilainya merah.

Penyebabnya sepele tapi fatal: abai menyusun LPJ Dana BOS.

Bukan Dendam Pribadi

Dalam birokrasi, ada yang namanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Ini raport-nya para ASN. Kalau laporannya amburadul, jangan harap dapat nilai "Baik". Apalagi "Sangat Baik".

“Ini harus menjadi perhatian bersama. Sudah ada kepala sekolah yang mendapatkan penilaian SKP di bawah ekspektasi akibat tidak menyelesaikan laporan pengelolaan dana BOS,” tegas Sunarti.

Kalimat itu meluncur saat dia membuka Bimtek penyusunan RKAS di Aula Disdikbud, belum lama ini. Sunarti ingin menegaskan satu hal: profesionalisme. Tidak ada faktor suka atau tidak suka.

Baginya, aturan tetap aturan. Jika teguran berkali-kali hanya dianggap angin lalu, maka nilai buruk adalah konsekuensi logis.

“Pemberian penilaian tersebut murni karena buruknya kinerja dalam pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah, bukan karena persoalan pribadi,” tambahnya meyakinkan.

Lapor ke BKN

Dampaknya tidak main-main. Nilai SKP yang "di bawah ekspektasi" adalah racun bagi karir. Kenaikan pangkat bisa tersendat. Masa depan jabatan jadi taruhan.

Bahkan, Disdikbud Parigi Moutong tidak akan menutup-nutupi hal ini. Mereka akan bersurat resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mekanisme penilaian kinerja ASN sekarang memang seketat itu. Terintegrasi.

Lalu, apa solusinya?