Bupati Parigi Moutong Sebut Digitalisasi Jadi Kunci Peningkatan PAD, Target Terlampaui Tapi Ada PR Pajak Walet

Sulawesitoday - Apa langkah terbaru Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengejar kemandirian fiskal? Bupati Parigi Moutong, Hi. Erwin Burase, memimpin langsung rapat evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), menandaskan pentingnya inovasi dan digitalisasi sebagai kunci utama menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berbagai tantangan. Terlebih, ini adalah rapat perdana sejak dirinya dilantik untuk periode 2025–2029, sebuah sinyal kuat akan prioritasnya.

Ruang Aula Bappelitbangda, Kamis (25/07/2025), menjadi saksi bisu konsolidasi awal arah kebijakan keuangan Parigi Moutong. Bupati Parigi Moutong, yang juga Ketua TP2DD, Erwin Burase, memimpin rapat koordinasi dan evaluasi TP2DD.

Kegiatan ini, yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), turut dihadiri oleh seluruh perangkat daerah pengelola retribusi serta Bank Sulteng sebagai mitra Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Seolah ingin segera memegang kendali penuh, rapat ini adalah yang pertama ia pimpin pasca dilantik, dengan agenda utama meninjau kinerja TP2DD dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk semester pertama 2025.

Kepala Bapenda, Yasir, dalam laporannya membeberkan angka yang cukup menjanjikan. Hingga akhir Juni 2025, realisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah telah menyentuh angka 62,29%.

Capaian ini sejatinya melampaui target minimal semester pertama yang ditetapkan sebesar 50%, sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Namun, seiring dengan kabar baik, tantangan pun membayangi.

Salah satu ganjalan utama adalah penagihan pajak sarang burung walet yang realisasinya baru mencapai 28,60%. "Sulitnya bukan main, pemilik gedung walet ini masih banyak yang tertutup," keluh Yasir, menggambarkan susahnya mengurai benang kusut ini.

Metode pelaporan mandiri yang belum optimal ikut memperkeruh suasana. Sebagai jurus pamungkas, Bapenda kini tengah menggandeng Karantina Nasional, berharap bisa menjadikan lokasi pengiriman sarang walet sebagai titik pemungutan pajak.

Ada pula cerita lain dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah memaksa penyesuaian tarif berdasarkan fungsi lahan, sebuah perubahan yang ironisnya justru menurunkan target pendapatan di sektor itu.

Menyikapi laporan tersebut, Bupati Erwin Burase tak menampik bahwa peningkatan PAD adalah nadi bagi pembangunan Parigi Moutong.

"Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Kemandirian fiskal itu bukan utopia, tapi sebuah keharusan yang bisa dicapai jika kita menggali potensi PAD secara maksimal," sebut Bupati, suaranya tegas dan lugas. Ia menambahkan, pengawasan ketat akan dilakukan.

"Saya akan memantau dan mengevaluasi secara berkala capaian pajak dan retribusi," janjinya.

Sebagai nahkoda TP2DD, Bupati Erwin juga menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah peta jalan yang jelas.

Digitalisasi pelayanan retribusi daerah, penambahan channel pembayaran elektronik yang makin beragam, serta penyusunan Roadmap ETPD yang realistis dan berbasis data, adalah beberapa poin kunci yang menjadi perhatian serius.