Selisih Rp18 Triliun Dana Pemda Terungkap: Ini Kata Mendagri Tito

Sulawesitoday - Angka Rp18 triliun menggantung. Selisih data keuangan pemerintah daerah antara Bank Indonesia dan Kemendagri memicu tanda tanya besar. Mendagri Tito Karnavian akhirnya buka suara. Ia beberkan akar masalahnya.

Polemik mencuat sejak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bacakan data BI dalam rapat koordinasi inflasi daerah pada 20 Oktober 2025. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung protes. Data yang dibacakan Menkeu berbeda jauh. Saling adu argumen pun tak terelakkan.

Bank sentral mencatat dana Pemda Agustus-September 2025 mencapai Rp233 triliun. Kemendagri? Hanya Rp215 triliun. Selisihnya memang signifikan—Rp18 triliun lebih rendah di catatan kementerian.

• Kenapa Data Bisa Berbeda?

Tito jelaskan ada dua faktor utama. Pertama, perbedaan waktu pencatatan. Kedua, kesalahan input dari Bank Pembangunan Daerah.

"Dana Pemda itu dinamis," kata Tito di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 31 Oktober 2025. "Selalu bergerak. Selalu berubah."

Indonesia punya 512 daerah otonom. Ada 38 provinsi. Ada 98 kota. Ada 416 kabupaten. Masing-masing kelola anggarannya sendiri. Laporannya ke bank juga beda-beda waktu.

"Rp18 triliun dalam satu bulan berbeda itu sangat mungkin," imbuh mantan Kapolri itu. "Uangnya sudah terpakai daerah-daerah."

Belanja daerah terus berjalan. APBD dieksekusi sesuai kebutuhan. Jadi wajar jika angka berubah cepat. Yang penting bukan dana mengendap. Yang penting dana bergerak untuk pembangunan.

• Kasus Jawa Barat: Angka yang Membingungkan

Jawa Barat jadi sorotan utama. BI catat simpanan Rp4,1 triliun. Kemendagri? Hanya Rp2,7 triliun. Perbedaan hampir setengahnya.

Setelah verifikasi mendalam, fakta terungkap. Dana Pemprov Jabar sebenarnya Rp3,8 triliun. Sisanya Rp300 miliar milik Badan Layanan Umum Daerah. BLUD punya pos anggaran terpisah.

"Otomatis beda karena waktunya berbeda," jelas Tito. "Uangnya sudah dibelanjakan."

Dedi Mulyadi yang kerap dipanggil KDM langsung gerak cepat. Ia datangi BI. Ia datangi Kemendagri. Verifikasi dilakukan menyeluruh. Hasilnya? Data Pemprov memang valid.

• Kesalahan Input: Banjarbaru Jadi Contoh Nyata

Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jadi kasus menarik. Data BI mencatat simpanan Rp5,1 triliun. Angka fantastis untuk kota kecil. APBD Banjarbaru cuma Rp1,6 triliun. Sisa kasnya Rp800 miliar saja.

Apa yang salah? Ternyata kesalahan input. Bank Pembangunan Daerah Kalsel keliru memasukkan data. Simpanan Provinsi Kalimantan Selatan dilaporkan sebagai milik Kota Banjarbaru.