Gubernur Anwar Hafid Menggugat Warisan Kekuasannya Sendiri

Sebagai gubernur, Anwar Hafid kini berdiri di posisi pengawas dan pengkritik. Ia berbicara soal kerusakan lingkungan, Dana Bagi Hasil (DBH), dan ketimpangan yang ditanggung daerah penghasil tambang. Namun, kritik itu datang setelah ekspansi tambang tak lagi bisa dibalikkan dengan mudah.

Ahmad Ali menilai, di titik inilah paradoks itu menjadi telanjang.

“Pak Anwar Hafid sebagai gubernur sekarang justru mengkritik kebijakannya sendiri saat masih bupati,” katanya.

Narasi “hancur-hancuran” terdengar dramatis bila dilepaskan dari konteks sejarah perizinan. Kritik lingkungan tanpa refleksi masa lalu berisiko berubah menjadi retorika politik, bukan pertanggungjawaban kebijakan.

Negara yang Datang Terlambat

Kisah Morowali memperlihatkan pola lama pengelolaan sumber daya: negara hadir cepat saat meneken izin, tetapi lambat ketika dampak sosial dan ekologis datang menagih.

Izin yang sudah terbit sulit dicabut. Evaluasi lingkungan berjalan tertatih. Warga menanggung beban kesehatan, ekonomi, dan ekologis, sementara keuntungan tambang mengalir ke pusat-pusat industri dan kas negara.

Di hadapan kenyataan itu, pertanyaan paling penting justru kerap mengendap di bawah lumpur banjir Morowali:
Apakah kerusakan ini sekadar akibat kerakusan industri, atau buah dari keputusan politik yang dahulu dipuji sebagai pembangunan?

Ketika seorang gubernur menyebut wilayahnya “hancur-hancuran”, Morowali mengingatkan bahwa dalam politik sumber daya, sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menuntut jawaban.

Baca Juga: Pesta di Meja Rapat, Saat Anggaran Makan Pemda Tembus Rp1 Miliar Sehari